Analisislah Tujuan Pembagian Kekuasaan Bagi Tiap Tiap Lembaga Negara

Analisislah Tujuan Pembagian Kekuasaan Bagi Tiap Tiap Lembaga Negara.

Kamis, 13 Agustus 2015 | 08:50 WIB

 Cetak
Dibaca: 7514274

Tercalit:

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Paradigma jalinan kelembagaan negara mengalami pertukaran drastis sejak perombakan konstitusi berangkat 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai macam alasan dan kebutuhan, tulang beragangan-rangka negara mentah dibentuk,  meskipun suka-suka juga tulang beragangan yang dihapuskan. Salah suatu lembaga yang dibentuk yaitu Mahkamah Konstitusi. MK didesain menjadi tukang potret dan sekaligus juru ulas terhadap Undang-Undang Pangkal menerobos vonis-putusannya. N domestik menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi spirit kebangsaan dan kenegaraan yang benar. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK intern menjalankan supremsi kehakiman secara merdeka dan berkewajiban sesuai proklamasi konstitusi.

Kiprah MK sejak kehadirannya sepuluh tahun dulu (2003-2013) banyak dinilai cukup bermakna terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan melebarkan demokrasi. Oleh karena itu, kita bak Mahasiswa Acara Studi Ilmu Kelembagaan Negara harus reseptif tetang seluk beluk tentang MK ini, dalam gubahan ini penulis bermaksud menyampaikan Rekaman Pembentukan, Kursi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B.

Rumusan Masalah

Beralaskan latar bokong seperti yang telah katib paparkan di atas, maka boleh di tarik sebuah rumusan masalah bakal memperjelas materi yang akan di selidik dalam tulisan ini bak berikut :

1.      Bagaimana Sejarah dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi?

2.      Bagaimana Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem politik Indonesia?

3.      Apa saja yang menjadi Wewenang Perdata Konstitusi?

C.

Maksud Penulisan

Tujuan penulisan ini antara tidak sebagai berikut :

1.      Salah suatu tugas Mata Kuliah Hukum Acara MK.

2.      Mengerti sejarah pembentukan MK.

3.      Mengetahui kedudukan dan kewenangan MK dalam sistem garis haluan Indonesia.

Gapura II

PEMBAHASAN

A.

Sejarah dan Pembentukan Pengadilan Konstitusi

a.       Rekaman Pembentukan Pengadilan Konstitusi

Membicarakan MK di Indonesia berjasa tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta adapun judicial review, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Catur momen berasal jelajah histories yang patut dicermati antara lain ;
kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin kerumahtanggaan sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi seumpama Special Tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, mengemban tugas idiosinkratis, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara nasional yang berbudaya (bertamadun nation-state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma syariat yang makin tataran.[1] Sejarah berbudaya judicial review, yang yaitu ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Perkongsian dilakukan oleh Pengadilan Agung, dimulai sejak terjadinya kasus Marbury versus Madison (1803). Majelis hukum Agung Amerika Perseroan yang musim itu di ketuai maka itu Juri Agung John Marshall memutus sengketa yang pada dasarnya bukanlah segala apa yang dimohonkan kerjakan diputus oleh kewenangannnya sebagai ketua Mahkamah Agung.

Para penggugat (William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan Willia Harper)[2] memohonkan agar ketua Mahkamah Agung sebagai kewenangannnya mewajibkan pemerintah menyingkirkan write of mandamus[3] dalam bentuk penyerahan surat-manuskrip pengangkatan mereka. doang Mahkamah Agung n domestik putusannnya membenarkan bahwa rezim John Adams sudah lalu melakukan semua persyaratan yang ditentukan maka itu hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka. Namun Majelis hukum Agung sendiri menyatakan tidak berwajib memerintahkan kepada aparat pemerintah buat menyerahkan akta-salinan yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa segala apa yang diminta maka dari itu penggugat, yaitu agar Perdata Agung menyingkirkan write of mandamus sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act musim 1789 tidak bisa dibenarkan karena ganjaran Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Kongsi.[4] Atas dasar penafsiran terhadap konstitusi-lah perkara ini diputus oleh John Marshall.

Kepahlawanan John Marshall intern kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berwibawa luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi makanya Supreme Court.

Hans Kelsen, seorang ilmuwan hukum nan lampau berwibawa pada abad ke-20 (1881-1973) juga pakar konstitusi dan mahaguru Syariat Publik dan Administrasi University of Vienna, diminta bagi menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang muncul berpunca puing kekaisaran Austro-Hungarian musim 1919. Sejajar dengan Marshall, Kelsen berketentuan bahwa konstitusi harus diperlakukan laksana selengkap norma hukum nan superior (bertambah tahapan dari undang-undang konvensional dan harus ditegakkan secara demikian). Kelsen lagi mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa bagi melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang meja hijau singularis yang terpisah mulai sejak peradilan stereotip bakal mengintai undang-undang dan membatalkannya jika ternyata antagonistis dengan Undang-Undang Pangkal. Meski Kelsen mereka cipta contoh ini bakal Austria, nan mendirikan Pidana Konstitusi berdasar model itu cak bagi pertama boleh jadi yaitu Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Hijau pada rembulan Oktober 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.[5]

Sehabis perang bumi kedua, gagasan Perbicaraan Konstitusi dengan Judicial Review menyerak keseluruh Eropa, dengan mendirikan Pidana Konstitusi secara terpisah mulai sejak Meja hijau Agung. Akan sahaja, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk Constitutional Council (Conseil Constitutional). Negara-negara wadah jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. Sehingga waktu ini sudah lalu terserah 78 negara yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi. dan Indonesia merupakan negara ke 78 nan mengadopsikannya.[6]

Saat yang patut dicatat berikutnya dijumpai n domestik salah suatu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil atau constitutional disputes. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu materieele toetsingrecht (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD nan tengah disusun bukan konsep penceraian kontrol (separation of power) melainkan konsep pendistribusian pengaturan (distribution of power), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) wewenang hakim buat melakukan pengujian undang-undang bentrok dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) misal negara yang yunior merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta camar duka mengenai judicial review. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka tuntutan untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Diawali pada hari 1970-an dengan pertampikan Ikatan Penengah Indonesia (IKAHI) yang memperjuangkan semoga Pidana Agung Indonesia diberi kewenangan buat menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Permohonan ini tidak hubungan ditanggapi karena dilatarbelakangi oleh suasana dan ideal semangat ketatanegaraan dan kehidupan politik yang monolitik waktu itu. Juga tidak diperkenankannya adanya peralihan konstitusi, malah Undang-Undang Asal cendrung disakralkan.[7]

Tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia puas tahun 1998 yang menghantam berjenis-jenis aspek kehidupan sosial, politik dan hukum. Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan takhlik Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Tubuh Pelaku MPR RI (PAH I BP MPR), lega Maret-April tahun 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan berbuat uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas perdurhakaan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Tawaran lainnya, MK diberi kewenangan mengasihkan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah siasat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dan sesudah melampaui perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum manajemen negara, rumusan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Peralihan Ketiga UUD 1945 itu menyusun bilangan akan halnya lembaga nan diberi merek Perbicaraan Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Jadinya sejarah MK dalam sistem strategi Indonesia dimulai, tepatnya pasca- disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 intern Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.

Baca :   Menemukan Solusi Dari Permasalahan Merupakan Tujuan Dari

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami pertukaran mendasar sejak Pertukaran Permulaan pada tahun 1999 sampai Perubahan Keempat pada tahun 2002. Undang-undang Dasar 1945 setelah Pertukaran Keempat tahun 2002, momen ini boleh dikatakan merupakan konstitusi baru adakalanya, dengan resmi disebut
“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Perubahan-perubahan itu pula menutupi materi yang suntuk banyak, sehingga mencakup lebih berpunca tiga bisa jadi lipat jumlah materi muatan murni UUD 1945. Jika naskah zakiah UUD 1945 berisi 71 butir suratan, maka pasca- empat siapa pertukaran, masa ini kuantitas materi bagasi UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir predestinasi, menyisakan sahaja 25 granula yang bukan mengalami perubahan. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butir ketentuan bisa dikatakan ialah materi ataupun predestinasi yang bau kencur.[8]

Sri Soemantri menyatakan, bahwa prosedur serta sistem perubahan Undang- Undang Bawah 1945 moga yakni perwujudan dua hal, yakni menjamin kelanjutan sukma bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan.[9] Merujuk lega pendapat ini, terjadinya peralihan UUD 1945 sejak Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat, tentunya harus mempengaruhi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan yang mendasar terhadap sistem kebijakan Indonesia terutama mengenai lembaga Negara.

Sehubungan dengan itu utama disadari bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 telah mengalami pergantian nan lewat mendasar. Perubahan itu juga mempengaruhi mekanisme struktural perangkat-organ Negara Republik Indonesia yang tidak dapat pun dijelaskan menurut cara berpikir lama. Ada sentral-pokok ingatan baru nan diadopsikan ke dalam rencana UUD 1945 itu; sentral pikiran tersebut antaranya adalah :

a)      Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara spontan dan tukar melengkapi secara komplementer;

b)      Pemisahan kekuasaan dan pendirian “checks and balances’

c)      Pemurnian sistem pemerintah presidential; dan

d)     Penguatan cita persatuan dan keragaman n domestik wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

Berdasarkan pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk maka kewenangannya dilakukan maka dari itu Majelis hukum Agung. Tanggal 13 Agustus 2003 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perdata Konstitusi disahkan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 para juri konstitusi dilantik dan mulai berkreasi secara efektif sreg copot 19 Agustus 2003.[11]

Beralaskan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Masa 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yaitu lembaga yudikatif selain Perbicaraan Agung yang melaksanakan kekuasaan yustisi nan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan khasiat menegakkan hukum dan keadilan.[12] Hal ini bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang mempunyai takhta selaras dengan lembaga-bentuk negara lainnya, sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan legislatif Rakyat (DPR), Senat Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terdidik yaitu Komisi Yudisial (KY).

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan pelecok satu urut-urutan pemikiran hukum dan kenegaraan berbudaya nan unjuk plong abad ke-20. Ditinjau dari aspek musim, negara kita tercatat bak negara ke-78 yang takhlik MK berbarengan merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk rajah ini.

b.      Alasan Pembentukan Perbicaraan Konstitusi

Apa alasannya sehingga kemudian MK disepakati untuk dibentuk di Indonesia? Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan ekses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan berbudaya yang unjuk plong abad ke-20 ini. Di negara-negara nan tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju kerakyatan, ide pembentukan MK menjadi diskursus utama. Krisis konstitusional kebanyakan menyertai persilihan menuju rezim demokrasi, intern proses perubahan itulah MK dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif kerakyatan, selain membuat konstitusi bernilai semantik[13], juga mengarah pada pengingkaran terhadap prinsip kemandirian rakyat.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya khusyuk memberikan perlindungan terhadap milik-hak konstitusional penghuni negara dan nasib penegakan konstitusi seumpama
“grundnorm”
maupun
“highest norm”,
yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berpunya dibawahnya enggak boleh berlawanan dengan apa yang mutakadim diatur kerumahtanggaan konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kemandirian rakyat (the sovereignity of the people) kepada negara, melalui konstitusi rakyat menciptakan menjadikan statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk bias, baik oleh pemegang supremsi maupun adat hukum di asal konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud positif pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Ide demikian yang turut melandasi pembentukan MK di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ini mengimplikasikan mudahmudahan pelaksanaan kedaulatan rakyat melewati konstitusi harus dikawal dan dijaga. Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan sejak awal Orde Mentah sudah lalu terjadi. Carut marutnya statuta perundangan selain didominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama semasa Orde Baru menuntut keberadaan wasit konstitusi sewaktu pemutus judicial review (menguji bertentangan-tidaknya satu undang-undang terhadap konstitusi). Doang, penguasa tahun itu hanya memberikan hak uji materiil terhadap regulasi perundangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung. Identifikasi pemberitahuan-amanat sedemikian itu kemudian mendorong Panitia Ad Hoc I Badan Praktisi MPR nan menyiapkan amandemen ketiga UUD 1945 akhirnya menyepakati organ baru bernama MK.

Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan MK didorong dan dipengaruhi maka itu kondisi faktual yang terjadi kapan itu.

Pertama
, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis enggak selalu sesuai dengan predestinasi UUD yang berlaku sebagai syariat termulia. Maka itu karena itu, diperlukan lembaga nan berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang.

Kedua
, pasca Perubahan Kedua dan Pergantian Ketiga, UUD 1945 sudah lalu mengubah nikah pengaruh dengan menganut sistem separasi pengaruh (separation of powers) bersendikan prinsip checks and balances. Total bagan negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi raksasa terjadinya sengketa antarlembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada pun rancangan tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Maka itu karena itu, diperlukan lembaga idiosinkratis untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Ketiga
, kasus pemecatan (impeachment) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR lega 2001, mengilhami pemikiran bagi berburu mekanisme hukum nan digunakan dalam proses pemberhentian Kepala negara dan/maupun Wakil Presiden agar tak semata-mata didasarkan alasan politis satu-satunya. Lakukan itu, disepakati perlunya bagan hukum nan berkewajiban menilai sampai-sampai adv amat pelanggaran hukum yang dilakukan maka itu Kepala negara dan/atau Wakil Kepala negara yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Duta Presiden diberhentikan n domestik masa jabatannya.

Baca :   Jelaskan Faktor Faktor Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Koagulasi Pada Koloid

Sesudah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di beraneka macam negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum penyelenggaraan negara, rumusan mengenai lembaga Perdata Konstitusi disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan suratan mengenai lembaga nan diberi tanda Mahkamah Konstitusi n domestik Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

B.

Kedudukan Pidana Konstitusi

Digantikannya sistem division of power (pembagian pengaruh) dengan separation of power (pemisahan dominasi) mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945. Beralaskan division of power yang dianut sebelumnya, lembaga negara disusun secara vertikal berpangkat dengan MPR berada di puncak struktur sebagai buram termulia negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berkecukupan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Bak pelaku sebaik-baiknya kedaulatan rakyat, MPR bosor makan dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Di asal MPR, kekuasaan dibagi ke beberapa lembaga negara, merupakan kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Moneter (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) nan kedudukannya sederajat dan tiap-tiap diberi status sebagai rang panjang negara.

Akibat terdahulu berusul anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga teratas dan tinggi negara. Bagan-lembaga negara itu memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD dan di saat bersamaan dibatasi lagi makanya UUD. Pasca amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat enggak lagi diserahkan seutuhnya kepada satu tulang beragangan melainkan oleh UUD. Dengan kata tidak, otonomi kini tidak terpumpun plong satu buram cuma disebar kepada kerangka-lembaga negara yang ada. Artinya sekarang, semua lembaga negara berkedudukan dalam level yang seimbang atau sederajat.

Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan beralaskan faedah dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi riuk satu lembaga negara plonco yang oleh konstitusi diberikan takhta sepadan dengan rancangan-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan sekali lagi adanya kualifikasi bagaikan lembaga negara teratas alias tinggi. Sehingga, tinggal tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih hierarki dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat nan keliru. Prinsip pemisahan yuridiksi yang  tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya sangkutan checks and balances antara satu sama lain.

Selanjutnya, UUD 1945 memasrahkan otoritas kepada MK kerjakan menjadi mat kodak konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi nan sebabat artinya dengan “menegakkan hukum dan kesamarataan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang memedomani sistem hukum yang berperan di Indonesia. N domestik peristiwa ini MK memiliki singgasana, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.

C.

Kemustajaban dan Kewenangan  Mahkamah Konstitusi

Perdata Konstitusi memiliki arti untuk meraun (to guard) konstitusi seharusnya dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara pengaturan negara alias pemukim negara. Mahkamah Konstitusi kembali seumpama kurator akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi penaung (protector) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya eigendom-hak asasi basyar dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa kemujaraban pelindung konstitusi dalam khasiat mencagar milik-properti asasi individu (fundamental rights) juga bermoral adanya.[14] Belaka dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

“… salah suatu substansi terdahulu perlintasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945 merupakan keberadaan Perdata Konstitusi bagaikan lembaga negara nan berfungsi menindak perkara tertentu di parasan kebijakan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Meja hijau Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya tadbir negara yang stabil, dan juga ialah koreksi terhadap pengalaman atma kebijakan di masa lepas yang menimbulkan kata tambahan ganda terhadap konstitusi”.[15]

Bertambah jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai fotografer konstitusi yang berfungsi menegakkan kesamarataan konstitusional di paruh hayat masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara ki ajek dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penafsir hendaknya hidup konstitusi selalu hidup dan mawarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.[16]

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja meniadakan arti dan makna semenjak bilangan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang enggak selalu jelas karena rumusannya luas dan sama sekali kabur. Akan belaka, yang menjadi yuridiksi akhir bikin memberi adverbia yang mengikat adalah Perbicaraan Konstitusi. Dan parafrase yang mengikat itu saja diberikan intern tetapan Mahkamah Konstitusi atas permohonan nan diajukan kepadanya.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia hari 1945 menggariskan wewenang Pidana Konstitusi adalah sebagai berikut:[17]

1.      Perbicaraan Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir nan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan susuk negara yang kewenangannya diberikan maka itu Undang Undang Dasar, memutus pemansuhan organisasi politik politik, dan memutus perselisihan akan halnya hasil pemilihan umum.

2.      Mahkamah Konstitusi wajib memberi vonis atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Konsul Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Meja hijau Konstitusi tersebut diatur sekali lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Adapun Meja hijau Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:[18]

1)      Meja hijau Konstitusi berwenang mengadili plong tingkat pertama dan terakhir yang putusannnya bersifat final bagi:

a.       Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Asal Negara Republik Indonesia Musim 1945;

Akan halnya pengujian UU, diatur kerumahtanggaan Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Masa 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60.[19] Undang-undang adalah produk politik lazimnya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Misal produk politik, isinya mana tahu saja mengandung kepentingan yang enggak sejalan alias mengantuk konstitusi. Sesuai prinsip tinggi hukum, tidak dapat isi suatu peraturan undang-undang yang lebih cacat inkompatibel atau tidak mengacu sreg peraturan di atasnya. Bagi menguji apakah suatu undang-undang anti atau enggak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati ialah judicial review. Jika undang-undang ataupun babak di dalamnya itu dinyatakan manjur enggak seimbang dengan konstitusi, maka dagangan syariat itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan judicial review, MK menjadi lembaga negara nan meraun agar tidak lagi terletak qada dan qadar hukum nan keluar berpangkal koridor konstitusi.

b.      Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan maka itu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Musim 1945;

Sengketa wewenang konstitusional lembaga negara yaitu perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki makanya masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mana tahu terjadi mengingat sistem relasi antara suatu tulang beragangan dengan rajah lainnya menganut prinsip check and balances, yang bermakna sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan sendirisendiri kulur prospek terjadinya perselisihan dalam menafsirkan butir-butir UUD., MK dalam kejadian ini, akan menjadi wasit yang netral untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini mutakadim diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003.

c.       Memutus pembubaran partai garis haluan;

Wewenang ini diberikan agar pembubaran partai garis haluan lain tersekap pada otoritarianisme dan arogansi, bukan demokratis, dan berujung pada pengebirian vitalitas perpolitikan nan menengah dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan perputaran langgeng demokrasi. Partai garis haluan dapat dibubarkan maka itu MK takdirnya terbukti ideologi, asas, pamrih, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74  sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 adapun Perbicaraan Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

Baca :   Berikut Ini Bukan Termasuk Tujuan Pengemasan Sebuah Produk Kerajinan Yaitu

d.      Memutus perselisihan tentang hasil penyaringan awam;

Perselisihan hasil Pemilu ialah silang sengketa antara KPU dengan Peserta Pemilu adapun penetapan pemerolehan suara minor hasil Pemilu secara kewarganegaraan. Friksi hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi 1). Terpilihnya anggota DPD, 2). Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil kepala negara serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil kepala negara, dan 3). Akuisisi kursi organisasi politik politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bermula Pasal 74 sebatas dengan Pasal 79.

2)      Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ataupun Konsul Presiden diduga sudah lalu melakukan pengingkaran hukum aktual pengkhianatan terhadap negara, kecurangan, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, alias perbuatan ternoda, dan/atau tidak sekali lagi menyempurnakan syarat sebagai Presiden dan/alias Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945.

Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 setakat dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 akan halnya Mahkamah Konstitusi. Privat sistem presidensial, pada dasarnya presiden tak bisa diberhentikan sebelum jatuh tempo jabatannya sangat, ini dikarenakan presiden dipilih sinkron oleh rakyat. Namun, sesuai cara supremacy of law dan equality before law, presiden boleh diberhentikan apabila terbukti melakukan pengingkaran hukum sebagai halnya yang ditentukan privat UUD. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan kaidah-prinsip negara syariat. Hal ini berguna, sebelum ada putusan pengadilan nan menyatakan seorang presiden bersalah, presiden lain bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam kejadian ini adalah MK.

Intern hal ini saja DPR yang dapat mengajukan ke MK. Sekadar internal pengambilan sikap tentang adanya pendapat begini harus melampaui proses pengambilan keputusan di DPR adalah melewati dukungan 2/3 (dua pertiga) besaran seluruh anggota DPR nan hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri setidaknya 2/3 (dua sendirisendiri tiga) anggota DPR.[20]

3)      Kodrat seperti dimaksud plong ayat (2) positif:

a.       Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak perdata terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b.      Korupsi dan penyuapan adalah tindak perbicaraan korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur n domestik undang-undang.

c.       Tindak pidana runyam lainnya adalah delik nan diancam dengan pengadilan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d.      Perbuatan tercela ialah ulah yang dapat merendahkan martabat Kepala negara dan/atau Wakil Presiden.

e.       Tak lagi menetapi syarat sebagai Presiden dan/ataupun Konsul Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan kerumahtanggaan Pasal 6 Undang Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

PENUTUP

A.

Deduksi

Sejarah terbentuknya Meja hijau konstitusi tidak begitu semata-mata terbentuk, terbentuknya MK tidak boleh pemaafan jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai judicial review. Empat peristiwa sejarah yang patut dicermati antara tidak ; kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin kerumahtanggaan sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.

Beralaskan pasal III Kebiasaan Pertukaran Undang Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan dibentuknya Perbicaraan Konstitusi selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk maka kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sungkap 13 Agustus 2003 Undang-undang Nomor 24 Waktu 2003 tentang Perdata Konstitusi disahkan kemudian sreg tanggal 16 Agustus 2003 para penengah konstitusi dilantik dan mulai berkreasi secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.

Geta MK yakni suatu gambar negara baru nan oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, sonder menimang lagi adanya kualifikasi andai buram negara tertinggi atau tataran. Juga Pidana Konstitusi mempunyai fungsi untuk memair konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga Negara.

Kewenangan MK antara lain sebagai berikut : Menguji undang-undang terhadap  UUD NRI 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan maka dari itu UUD NRI 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan publik, dan Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/alias Wakil Presiden.

B.

Suara minor dan Saran

Kritik dan saran yang membangun untuk perombakan subtansi materi pada perjumpaan kali ini lampau penulis harapkan,  semoga tulisan ini bermanfaat adanya bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie,
Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Jimly Asshiddiqie,
Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Musim 1945. Makalah privat Sarasehan Nasional nan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Peradilan dan HAM, 2003.

Maruarar Siahaan,
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Mochamad Isnaeni Ramdhan,
Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: PT. Alumni, 2006

Undang- Undang Bawah Negara Republik Indonesia Periode 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adapun Pidana



[1] Maruarar Siahaan,
Hukum Acara Pidana Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hlm. 5.

[2] Jimly Asshiddiqie,
Model-Pola Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 18.

[3] Write of mandamus yakni suatu alas dasar bagi seseorang untuk menjalankan tugas nan sesuai dengan kewenangan nan diberikan padanya. Lihat Jimly Asshiddiqie,
Paradigma-Transendental Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 18- 21

[5] Maruarar Siahaan,
Hukum Program Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,..Hlm. 6

[8] Undang-undang Sumber akar 1945 Sebelum Pertukaran terdiri berpokok 16 Gerbang, 37 Pasal, 49 ayat, 4 Pasal Aturan Persilihan, 2 Ayat Tambahan, dan Penjelasan. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Pergantian terdiri berpangkal 21 Gapura, 37 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal Resan Tambahan dan Tanpa Penjelesan

[9] Mochamad Isnaeni Ramdhan,
Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: PT. Alumni, 2006), Hlm. 273

[10] Jimly Asshiddiqie,
Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, hlm. 1, Referat dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan maka itu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

[12] Pergantian ketiga Undang Undang Radiks Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman.

[13] Nilai semantik menunjukkan bahwa konstitusi itu secara hukum konstan bertindak, cuma n domestik kenyataannya hanya sekedar untuk membagi bentuk pecah tempat yang telah ada dan cak bagi melaksanakan kekuasaan garis haluan

[14] Maruarar Siahaan,
Hukum Programa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,..Hlm. 11

[15] Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Pengadilan Konstitusi Adegan Awam

[16]Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Laksana Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004, Situasi. iv. Seperti dikutip maka dari itu Maruarar Siahaan,
Hukum Acara Perbicaraan Konstitusi Republik Indonesia,..Hlm. 12.

[17] Lihat Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perian 1945

[18] Tatap Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Perian 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[19] Pasal 50 tidak pula memiliki kekuatan hukum mengikat sehabis dibatalkan MK.

[20] Lihat Pasal 7 B ayat (3) UUD 1945.

Sumber: http://roufibnumuthi.blogspot.com/2013/04/rekaman-dan-pembentukan-takhta-serta.html

Analisislah Tujuan Pembagian Kekuasaan Bagi Tiap Tiap Lembaga Negara

Source: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768

Check Also

Dalam Ekosistem Perairan Organisme Yang Berperan Sebagai Produsen Adalah

Dalam Ekosistem Perairan Organisme Yang Berperan Sebagai Produsen Adalah. Home / Biologi / Pertanyaan IPA …