Aspek Aspek Dalam Sistem Pertahanan Ketahanan Yang Bersifat Nasional

Aspek Aspek Dalam Sistem Pertahanan Ketahanan Yang Bersifat Nasional.

1.
Pengertian Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ketatanegaraan
Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu ketunggalan politik, adalah
bagaikan berikut:
a.
Kebulatan kewedanan kewarganegaraan beserta kekayaannya merupakan suatu wahdah
kawasan, tempat, ruang spirit, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi
modal dan nasib baik bersama bangsa Indonesia.
b.
Nasion Indonesia terdiri atas bermacam rupa suku dan bersabda memperalat
berbagai bahasa daerah. Meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam
arti yang seluas-luasnya.
c.
Bangsa Indonesia harus merasa satu kesatuan, senasib sepenanggungan,
sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam rnencapai cita-
cita bangsa.
d.
Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan Negara yang senantiasa
membimbing dan rnengarahkan bangsa Indonesia dalam hingga ke tujuannya.
e.
Seluruh gugusan pulau nusantara merupakan kesatuan hukum intern kemustajaban bahwa
doang ada satu hukum kewarganegaraan nan mengabdi kepada kurnia nasional.

CHAR6020

CB: Kebangsaan
2.
Pengertian Wawasan Nusantara sebagai Satu Ahadiat Ekonomi
Pengertian Wawasan Nusantara umpama satu kesatuan ekonomi, adalah
laksana berikut:
a.
Kekayaan kewedanan nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan
milik bersama. Keperluan hidup sehari-hari seharusnya sudah cawis merata
di seluruh wilayah tanah air.
b.
Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh distrik,
tanpa menyaringkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah privat pengembangan
spirit ekonominya.
c.
Usia perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan suatu
keesaan ekonomi yang diselenggarakan perumpamaan usaha bersama atas asas
kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.
3.
Pengertian Wawasan Nusantara andai Suatu Wahdah Sosial Budaya
Konotasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya,
ialah sebagai berikut:
a.
Masyarakat Indonesia laksana satu dewi kehidupan nasion adalah
hayat nan serasi dengan tingkat kemajuan mahajana nan sama,
merata, dan seimbang serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat
kemajuan bangsa.
b.
Budaya Indonesia puas hakikamya adalah suatu. Corak ragam budaya yang
ada harus menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Situasi inilah nan menjadi
modal dan landasan peluasan budaya nasion seluruhnya dengan sikap
enggak memurukkan ponten budaya tak yang tidak anti dengan budaya
nasion.

CHAR6020

CB: Kewarganegaraan
4.
Signifikansi Wawasan Nusantara andai suatu Kesatuan Pertahanan
Keamanan
Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan
keamanan, yakni sebagai berikut:
a.
Segala ancaman terhadap suatu pulau atau satu daerah pada hakikatnya
merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Upload your study docs or become a

Course Tokoh utama member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Aditokoh member to access this document

End of preview. Want to read all 21 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Artikel ini
membutuhkan rujukan adendum kiranya kualitasnya dapat dipastikan.
Minta sokong kami mengembangkan artikel ini dengan kaidah menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak berpunca bisa saja dipertentangkan dan dihapus.
Cari sumber: “Wawasan Nusantara” – berita·
surat kabar·
trik·
sarjana·
JSTOR

Wawasan Nusantara
merupakan cara pandang nasion Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Keesaan Republik Indonesia yang menutupi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu ketunggalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan benteng keamanan. Wawasan kewarganegaraan itu lebih lanjut menjadi pandangan atau visi bangsa dalam mendekati tujuan dan cita-cita nasionalnya.[1]

Konsep modern “Wawasan Nusantara” memperjuangkan garis dasar kepulauan Indonesia berdasarkan pasal 47, gugus kalimat 9, UNCLOS

Wawasan nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan nusantara berarti konsep gugusan pulau; secara kontekstual istilah ini lebih tepat diterjemahkan ibarat “visi gugusan pulau Indonesia”. Wawasan nusantara yakni cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri (secara geografis) sebagai satu kesatuan antara ideologi, strategi, ekonomi, sosiokultural, serta problem keamanan dan pertahanan.[2]

Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis nan melekat pada diri Indonesia — sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta beribu-ribu latar belakang sosial budaya penduduknya. Hal ini tersapu dengan sikap negara nan mengutamakan pada persatuan dan kesatuan, maka perairan yang terdapat di antara pulau-pulau itu harus dianggap bak elemen penghubung dan bukanlah sebagai faktor pemisah.[2]

Lebih lanjut, wawasan nusantara dikaitkan dengan bawah ideologi dan konstitusional, adalah sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia adapun diri dan bentuk geografinya beralaskan Pancasila dan UUD 1945.[3] Privat pelaksanaanya, wawasan nusantara mengutamakan ketunggalan kawasan dan menghargai kebhinekaan untuk mencecah tujuan kewarganegaraan.[3]

Wawasan penting pandangan, tinjauan, rukyat, atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan cak bagi memafhumi kemustajaban yuridiksi-pengaruhnya privat hidup berbangsa dan bernegara, wawasan juga memiliki pengertian menayangkan cara pandang, kaidah tinjau, kaidah melihat, atau mandu reseptif indrawi. Kata “nasional” menunjukkan kata sifat atau urat kayu lingkup. Bentuk introduksi nan dari semenjak istilah nation itu berarti bangsa nan mutakadim mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara atau secara pendek boleh dikatakan bagaikan nasion yang sudah lalu menegara. Adapun “Nusantara” adalah istilah nan digunakan untuk melukiskan suatu area perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, serta di antara benua Asia dan Australia.

Baca :   Berikut Yang Tidak Terkait Dengan Organisasi Indische Partij Adalah

Secara keseluruhan, wawasan Nusantara merupakan “pendirian pandang” bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu nasion serta rekaman yang pertalian dialaminya. Esensinya adalah pelaksanaan dari bangsa Indonesia itu seorang n domestik memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial-budayanya internal menyentuh cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Dengan demikian, wawasan Nusantara juga bisa diartikan andai kaidah pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya bersendikan ide nasionalnya yang dilandasi makanya Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa nan merdeka, berdaulat, moralistis, serta menjiwai pengelolaan hidup dan tindak kebijaksanaannya n domestik mencapai tujuan nasional.  Basrie timbrung menambahkan bahwa wawasan Nusantara adalah kaidah pandang, cara memahami, cara menghayati, prinsip bersikap, cara berpikir, cara bertindak, mandu berkelakuan bangsa Indonesia perumpamaan interaksi proses psikologis, sosio-kultural, dengan aspek astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk).[4]

Wawasan Nusantara misal cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosial yang dinamis dan memiliki tiga anasir dasar, merupakan wadah, isi, dan penyelenggaraan laris.

Wadah

Bakal meninjau konsep wadah, perlu ditinjau pula tentang asas archipelago, yaitu kumpulan pulau-pulau dan lautan sebagai kesatuan kewedanan. Artinya, antara kepulauan dan wilayah perairan merupakan wahdah yang bukan dapat dipisahkan, yang takat-batasnya ditentukan oleh wilayah laut. Dalam lingkungan tersebut terdapat pulau-pulau dan kepulauan yang menjadi satu ketunggalan area.

Kerangka wujud

Gambar wujudnya substansial kepulauan Nusantara yang memiliki singgasana geografis yang khas, yaitu yang berada di posisi simpang dunia serta memiliki pengaruh osean internal penyelenggaraan kehidupan dan aturan peri kehidupan nasional. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut menutupi menjadi dahulu-lintas aspek-aspek spirit sosial dunia, hubungan jagat rat akan lancar apabila guna nasionalnya terlaksana atau paling kecil tidak dirugikan, negeri Nusantara n kepunyaan gana alam nan melimpah, sumber daya individu yang melimpah dan murah yang merupakan daya tarik tersendiri lakukan negara-negara yang tidak memilikinya.


Tatanan kontak pokok/tata inti organisasi

Salah satu sarana untuk memafhumi organisasi satu negara ialah dengan mempelajari UUD-nya. Demikian halnya untuk Indonesia harus dilihat puas UUD 1945. Tata inti organisasi yang dimaksud menyangkut hal-hal berikut ini:

  • Pertama, gambar kemandirian (Bab I Pasal 1) yang meliputi negara kesatuaan yang berbentuk republik dan kedaulatan cak semau di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR.
  • Kedua, kontrol pemerintah negara (Bab III Pasal 4-15) nan berkenaan dengan takdir bahwa presiden memegang kontrol pemerintah menurut UUD 1945.
  • Ketiga, sistem pemerintah negara (penjelasan UUD 1945) yang berkenaan dengan ketentuan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas syariat dan tidak berdasarkan atas pengaruh belaka, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersendikan absolutisme (kekuasaan tidak kurang), kekuasaan tertinggi cak semau di tangan MPR, presiden adalah produsen pemerintah tertinggi di bawah MPR, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, menteri negara yakni pembantu presiden, menteri negara lain bertanggung jawab kepada DPR, dan kekuasaan presiden tidak terbatas.
  • Keempat, sistem perwakilan (Gerbang VII Pasal 19) yang berkenaan dengan ketentuan bahwa takhta DPR kuat, tak dapat dibubarkan oleh kepala negara dan anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, sehingga boleh senantiasa menyibuk tindakan presiden.


Tata susunan pelengkap/kecukupan organisasi

Agar tujuan nasional boleh tergapai dengan tertib dan mantap, diperlukan suatu manajemen kelengkapan organisasi, yakni aparatur negara harus mampu memurukkan, menggerakkan dan mengerahkan usaha-kampanye pembangunan ke target nan telah ditetapkan bagi kepentingan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, diperlukan kembali kesadaran politik dan kognisi bernegara dari masyarakat, organisasi negara harus mampu buat meningkatkan kognisi politik dan pemahaman bernegara dari publik, serta menampung aspirasi politik masyarakat, baik bagaikan perorangan maupun organisasi masyarakat dalam rajah meningkatkan stabilitas garis haluan. Isi

Aspirasi bangsa Indonesia sebagai “isi” berbunga wawasan Nusantara dapat dirinci menjadi cita-cita proklamasi, asas/sifat dan ciri-ciri, serta cara kerja. Cita-cita yang terkandung di dalam wawasan Nusantara sebagaimana dirumuskan di internal Pembukaan UUD 1945, yaitu “membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, independen dan makmur”. Cita-cita wawasan Nusantara itu bertujuan untuk melindungi sepenuh nasion dan seluruh watan, mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca :   Di Antara Zat Berikut Yang Merupakan Senyawa Adalah

Isi

Aspirasi bangsa Indonesia untuk takhlik Indonesia seumpama ketunggalan yang utuh dan mendunia memiliki ciri-ciri atau sifat bagaikan berikut:

Manunggal, yaitu keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek semangat sesuai makna sesanti “Bhineka Khusus Ika”.

  • Utuh-menyeluruh, yaitu bahwa aspirasi nasion intern membuat wawasan Nusantara yang utuh dan menyeluruh (komprehensif dan integral) internal seluruh aspek atma sesuai dengan makna Laknat Pemuda “Satu Nusa, Suatu Bangsa, dan Satu Bahasa”.
  • Prinsip kerja bangsa Indonesia bakal mewujudkan wawasan Nusantara berpijak kepada Pancasila sebagai sikap hidup bangsa dan UUD 1945 yang memberikan jihat tentang pengendalian hidup bermasyarakat serta penetapan milik asasi dan pikulan bangsa Indonesia.

Manajemen laku

Pengelolaan laku sebagai anasir dari wawasan Nusantara adalah tindakan perilaku nasion Indonesia privat melaksanakan aspirasinya guna menciptakan menjadikan Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan mondial internal mengaras tujuan kebangsaan. Tata laris rohaniah berwujud pengamalan falsafah Pancasila yang melahirkan sikap mental sesuai kondisi lingkungan hidupnya internal membentuk wawasan Nusantara. Tata laris kerohanian terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya yang yakni produk terbit kebiasaan yang membudaya. Tata laris lahiriah sendiri dituangkan dalam suatu abstrak tata laku yang bisa diperinci n domestik penyelenggaraan-perencanaan, tata-pelaksanaan, dan pengelolaan-pengendalian atau sensor.[4]

Para pelajar mendapatkan penjelasan mengenai Nusantara di depan peta kepulauan Nusantara berkelebek emas merepresentasi tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ulas Kemerdekaan Monas, Jakarta.

Nilai-ponten pancasila mendasari pengembangan wawasan nusantara. Angka-nilai tersebut ialah:[5]

  1. Penerapan Milik Asasi Khalayak (HAM), sebagaimana memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.
  2. Mengutamakan kekuatan masyarakat ketimbang cucu adam dan golongan.
  3. Pengutipan keputusan berdasarkan musyawarah bikin mufakat.

Aspek kewilayahan nusantara

Dominasi geografi merupakan suatu fenomena yang teradat diperhitungkan, karena Indonesia berada akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan tungkai bangsa.[5]

Aspek sosial budaya

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tiap-tiap memiliki pagar adat, bahasa, agama, dan pendamping yang farik – beda, sehingga tata kehidupan nasional nan berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang osean adapun berbagai macam kelakuan budaya [5]

Aspek ki kenangan

Indonesia diwarnai oleh camar duka sejarah yang bukan menghendaki terulangnya perpecahan internal mileu bangsa dan negara Indonesia.[5] Situasi ini dikarenakan kebebasan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari atma persatuan dan kesendirian nan sangat tahapan bangsa Indonesia seorang.[5] Jadi, spirit ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga kawasan ahadiat Indonesia.[5]

Gambaran dari isi Deklarasi Djuanda.

  1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan kewarganegaraan, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, baluwarti keamanan, dan kewilayahan.[6]
  2. Wawasan nusantara umpama wawasan pembangunan mempunyai cakupan ahadiat politik, kesatuan ekonomi, keesaan sosial dan ekonomi, keekaan sosial dan politik, dan kesatuan kubu dan keamanan.
  3. Wawasan nusantara laksana wawasan pertahanan dan keamanan negara yaitu rukyat geopolitik Indonesia privat lingkup persil air Indonesia bagaikan suatu kesendirian yang meliputi seluruh kawasan dan segenap kemustajaban negara.[6]
  4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pemagaran negara, agar lain terjadi sengketa dengan negara jiran.[6] Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:[6]
  • Risalah sidang BPUPKI rontok 29 Mei-1 Juni 1945 akan halnya negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia menghampari batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatra, Jawa, Sunda Katai, Borneo, Celebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan nan tidak dapat dipisahkan.
  • Ordonantie (UU Belanda) 1939, adalah penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis radiks beralaskan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Predestinasi ini membuat Indonesia bukan sebagai negara ahadiat, karena sreg setiap wilayah laut terletak laut objektif nan berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
  • Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI adapun wilayah perairan negara RI, yang isinya:
  1. Cara penarikan had laut negeri tak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi puas sistem penarikan garis lurus (straight base line) nan diukur berpunca garis yang menghubungkan tutul – titik ujung nan terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
  2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
  3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai tadbir Syariat Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis dasar kawasan laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan bukan terpecah lagi.

Intensi wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:[7]

  1. Harapan kewarganegaraan, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa maksud kemerdekaan Indonesia adalah “buat mereservasi seberinda nasion Indonesia dan seluruh tumpah talenta Indonesia dan cak bagi membuat kesejahteraan awam, mencerdaskan spirit nasion, dan ikut melaksanakan ketertiban bumi yang berdasarkan kedaulatan perdamaian kuat dan keadilan sosial”.
  2. Tujuan ke dalam ialah takhlik kesatuan segenap aspek kehidupan baik keilmuan maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa intensi nasion Indonesia yakni menjunjung tinggi arti nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
Baca :   Sebutna Apa Wae Struktur Geguritan Iku

Ada beberapa kejadian yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:[8]

  1. Pelaksanaan hidup politik yang diatur n domestik undang-undang, begitu juga UU Puak Ketatanegaraan, UU Pemilihan Awam, dan UU Penyaringan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai syariat dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya sebagai halnya dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan kesamarataan, sehingga bukan menghancurkan persatuan dan ketunggalan bangsa.
  2. Pelaksanaan atma bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak komoditas hukum nan dapat diterbitkan makanya distrik dan kabupaten dalam susuk qanun daerah (perda) yang lain bertentangan dengan syariat yang dolan secara nasional.
  3. Meluaskan sikap hak asasi basyar dan sikap pluralisme bikin mengakurkan majemuk suku, agama, dan bahasa nan berbeda, sehingga menumbuhkan sikap kesabaran.
  4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga rezim untuk meningkatkan semangat kewarganegaraan, persatuan dan kesatuan.
  5. Meningkatkan peran Indonesia intern gelanggang internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya preservasi wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Jiwa ekonomi

  1. Wilayah nusantara n kepunyaan potensi ekonomi nan janjang, sebagaimana posisi khatulistiwa, daerah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan petro yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup segara. Oleh karena itu, implementasi kerumahtanggaan kehidupan ekonomi harus memusat pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
  2. Pembangunan ekonomi harus membidas keadilan dan keseimbangan antar wilayah. Maka itu sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
  3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

Kehidupan sosial dan budaya

Tari pendet berbunga Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jiwa sosial, yaitu:[8]

  1. Mengembangkan roh bangsa yang serasi antara masyarakat yang berlainan, bersumber segi budaya, status sosial, maupun kawasan. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua kawasan dan programa wajib sparing harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
  2. Peluasan budaya Indonesia, bakal melestarikan harta benda Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pelancongan nan memasrahkan sumur pendapatan nasional maupun wilayah. Contohnya dengan perlindungan budaya, peluasan museum, dan jaminan budaya.

Arwah baluwarti dan keamanan

Membangun TNI Profesional yaitu implementasi intern roh baluwarti keamanan.

Sejumlah hal nan perlu diperhatikan dalam usia pertahanan dan keamanan, yaitu:[8]

  1. Kegiatan pembangunan baluwarti dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap penghuni negara untuk main-main aktif, karena kegiatan tersebut ialah kewajiban setiap pemukim negara, seperti memelihara mileu tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan membiasakan kemiliteran.
  2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman untuk daerah tak. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan hampir antara penghuni negara yang berlainan daerah dengan kekuatan keamanan.
  3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bikin kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan area terluar Indonesia.
  • Indonesia
  • Deklarasi Djuanda

  1. ^

    “Tujuan Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia, Fungsi dan Dasar Pemikirannya”. Liputan 6. 17 Januari 2019. Diakses tanggal
    21 Agustus
    2019
    .


  2. ^
    a
    b

    Situmorang, Frederick (29 January 2013). “Wawasan nusantara’ vs UNCLOS”. Jakarta Post. Jakarta. Diakses tanggal
    30 September
    2015
    .


  3. ^
    a
    b

    Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Radiks Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas. Situasi 12-14.
  4. ^
    a
    b

    Mulyati (2020). “Wawasan Nusantara Andai Sarana Pembangunan Nasional dan Pembentukan Khuluk Nasion”. Jantra.
    15
    (1): 43–50. ISSN 1907-9605.


  5. ^
    a
    b
    c
    d
    e
    f

    Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketenangan Bangsa internal Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Ketunggalan Republik Indonesia. Jakarta:Kuaternita Adidarma. ISBN 979-98241-0-9,9789799824103.Kejadian 179-180.
  6. ^
    a
    b
    c
    d

    Alfandi, Widoyo. (2002). Restorasi Indonesia: Bahasan berbunga Tesmak Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University. ISBN 979-420-516-8, 9789794205167.

  7. ^

    Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Ketatanegaraan kerumahtanggaan Hubungannya dengan Sosok, Urat kayu dan Sumber Resep Umbul-umbul. Surabaya:Manuver Nasional.Keadaan 85-86.
  8. ^
    a
    b
    c

    Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Teks Terdahulu. Hal 12-17.

Diperoleh berpokok “https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wawasan_Nusantara&oldid=20848148”

Aspek Aspek Dalam Sistem Pertahanan Ketahanan Yang Bersifat Nasional

Source: https://berikutyang.com/jelaskan-pengertian-wawasan-nusantara-sebagai-satu-kesatuan-politik

Check Also

Kemukakan Manfaat Sig Dalam Keselamatan Masyarakat

Kemukakan Manfaat Sig Dalam Keselamatan Masyarakat. Mas Pur Follow Seorang freelance nan suka membagikan pengetahuan, …