Awal Dimulainya Penjajahan Belanda Di Indonesia

Awal Dimulainya Penjajahan Belanda Di Indonesia.

Selama abad ke-18,
Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(disingkat VOC) menstabilkan dirinya andai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan niaga Belanda ini telah menjadi kemustajaban utama di perdagangan Asia sejak mulanya 1600-an, semata-mata pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat cak bagi interferensi dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi domestik.

Namun manipulasi, manajemen yang buruk dan persaingan selektif berbunga Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC hasilnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Jadinya, harta dan milik (substansi) VOC di Nusantara anjlok ke tangan mahkota Belanda sreg tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, substansi-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian lautan kawasan Nusantara kembali ke tangan Belanda.


Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia

Dua nama menonjol perumpamaan arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 detik Belanda dikuasai maka dari itu Perancis, dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi pulau Jawa dalam distrik (yang pun dikenal sebagai
residensi) yang dipimpin oleh koteng fungsionaris negeri sipil Eropa – yang disebutkan residen – yang secara langsung adalah anak buah dari – dan harus melapor kepada – Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas heterogen peristiwa di residensi mereka, termaktub masalah hukum dan organisasi pertanian.

Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia memopulerkan fiskal kapling di Jawa yang bermanfaat bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-terka nilai dua-perlima dari pengetaman tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Puas perian 1817 dia menerbitkan bukunya
The History of Java, salah satu karya akademis purwa yang topiknya pulau Jawa. Doang, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatnya intervensi pihak asing di umum dan ekonomi Jawa, nan tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan waktu 1890 besaran ini meningkat dari 73 menjadi 190 ketua Eropa.

Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa ialah sistem yang direk (sewaktu) alias dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, ada hirarki pribumi nan berfungsi sebagai perantara antara orang tani Jawa dan layanan sipil Eropa. Babak atas struktur hirarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa, sebelumnya para pejabat yang mengurus kerajaan Mataram. Namun, karena dikuasai penjajah, para priyayi ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda.

Meningkatnya kekuasaan Belanda atas pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Momen pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun urut-urutan di tanah nan dimiliki Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk umpama pengampu tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak ari-ari tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan beliau menjadikannya perang jihad. Perang ini berlangsung tahun 1825-1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215,000 orang, sebagian besar bani adam Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai – dan pangeran Diponegoro ditangkap – Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibanding sebelumnya.

Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa

Persaingan dengan para pendatang Inggris, Perang Napoleon di Eropa, dan Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang terik bagi pemerintah Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah mata air pendapatan penting bakal Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era Tanam Paksa (para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini laksana era Tanam Paksa saja pemerintah kolonial Belanda menyebutnya
Cultuurstelsel
yang artinya Sistem Kultivasi) di musim 1830.

Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perbisnisan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih pula, pihak Belanda-lah yang memutuskan jenis (dan jumlah) komoditi yang harus diproduksi oleh para peladang Jawa. Secara umum, ini berarti bahwa para pembajak Jawa harus mengasihkan seperlima dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para penanam mengakuri kompensasi intern susuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda sonder mengalkulasi harga komoditi di murahan mayapada. Para pejabat Belanda dan Jawa mengakuri bonus bila residensi mereka mengapalkan lebih banyak hasil pengetaman dibanding tahun sebelumnya, maka mendorong intervensi
top-down
dan penindasan. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles pula masih berperan! Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara tahun 1832 dan 1852, sekitar 19 persen dari besaran pendapatan pemerintah Belanda berpokok dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini lebih menjadi 33 komisi.

Pada awalnya, sistem Tanam Paksa itu enggak didominasi hanya makanya pemerintah Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta dan juga para pengusaha Tionghoa turut berperan. Sekadar, setelah 1850 – hari sistem Tanam Paksa direorganisasi – pemerintah kolonial Belanda menjadi pemain utama. Hanya reorganisasi ini pula mengungkapkan pintu bakal pihak-pihak swasta Eropa bakal mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi karena pemerintah kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditi ekspor kepada para pengusaha swasta Eropa.

Baca :   Jika Di Laboratorium Terjadi Kebakaran Saat Memanaskan

Zaman Liberal Hindia Belanda

Semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem Tanam Paksa dan memurukkan sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi firma-perusahaan luar. Pemberontakan sistem Tanam Momentum ini terjadi karena alasan manusiawi dan alasan ekonomi. Pada 1870 kelompok liberal di Belanda memenangkan dominasi di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri distingtif sistem Tanam Momentum seperti persentase reboisasi beserta keharusan menggunakan lahan dan fungsionaris untuk hasil panen dengan harapan ekspor.

Kelompok liberal ini membeberkan jalan kerjakan dimulainya sebuah masa baru dalam rekaman Indonesia nan dikenal seumpama Zaman Liberal (sekitar 1870-1900). Perian ini ditandai dengan pengaturan ki akbar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial pada saat itu kurang makin memainkan peran seumpama pengawas kerumahtanggaan hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Belaka, walau kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat tempatan, kejadian para peladang Jawa yang menderita karena kelaparan, kurang rimba, dan penyakit tak kian baik di Zaman Liberal dibandingkan dengan waktu sistem Tanam Paksa.

Abad ke-19 juga dikenal laksana abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme mentah, negara-negara Eropa bersaing cak bagi mencari koloni-koloni di luar benua Eropa untuk motif ekonomi dan prestise. Salah satu motif penting kerjakan Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara – selain keuntungan keuangan – adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain cekut adegan-bagian berusul wilayah ini. Pemberontakan paling terkenal (dan resistansi yang paling lama antara Belanda dan rakyat pribumi) sejauh hari ekspansi Belanda abad ini adalah Perang Aceh yang dimulai pada masa 1873 dan berlantas setakat 1913, berakibat pada kematian lebih dari 100,000 orang. Namun, Belanda tidak perantaraan menyambut yuridiksi penuh atas Aceh. Tahi lalat, integrasi ketatanegaraan antara Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara sebagai kesatuan politis kolonial mutakadim teraih (sebagian samudra) sreg awal abad ke-20.

Politik Bermartabat dan Nasionalisme Indonesia

Waktu terpinggirkan Hindia Belanda mulai mirip perbatasan yang ada di Indonesia kini, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada ceramah tahunannya di 1901 bahwa kebijakan baru, Politik Etis, akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik Bersusila ini (yang yakni syahadat bahwa Belanda memiliki hutang fiil kepada orang pribumi Nusantara) bertujuan buat meningkatkan standar umur penduduk nirmala. Prinsip bikin mengaras harapan ini yaitu melalui campur tangan negara secara langsung dalam sukma (ekonomi), dipromosikan dengan slogan ‘irigasi, pendidikan, dan emigrasi’. Saja, pendekatan bau kencur ini tidak membuktikan kesuksesan nan berarti intern peristiwa meningkatkan standar hayat pemukim putih.

Namun, Kebijakan Etis itu ada sekuritas samping nan tinggal berarti. Komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi berharga pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan perabot-alat intelektual bagi para elite masyarakat Indonesia bikin mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kolonial. Strategi Etis ini memasrahkan kesempatan lewat sistem edukasi, buat sebagian kecil kaum elit Indonesia, bikin mengetahui ide-ide politik Barat mengenai otonomi dan kerakyatan. Maka, bagi pertama kalinya individu-orang pribumi mulai mengembangkan kognisi nasional umpama ‘orang Indonesia’.

Plong 1908, para mahasiswa di Batavia mendirikan korespondensi Kepribadian Utomo, kelompok politis pribumi yang pertama. Peristiwa ini dianggap sebagai saat kelahiran nasionalisme Indonesia. Situasi ini memulai tradisi ketatanegaraan partisipasi antara elit muda Indonesia dan para ketua pemerintahan Belanda yang diharapkan bakal membantu wilayah Hindia Barat menyentuh kedaulatan yang rendah.

Bab seterusnya intern proses kebangkitan semangat kebangsaan Indonesia adalah kaidah organisasi politik politik pertama berbasis masa, Sarekat Islam, pada masa 1911. Puas awalnya, organisasi ini didirikan untuk mendukung para pabrikan pribumi terhadap pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi tempatan namum Sarekat Islam ini kemudian mengembangkan fokusnya dan meluaskan kedasaran ketatanegaraan populer dengan tendensi destruktif.

Gerakan-propaganda penting lainnya yang menyebabkan terbukanya pemikiran kebijakan pribumi merupakan Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan pada waktu 1912 dan Pertautan Sosial Demokrat Hindia, manuver komunis nan didirikan pada masa 1914 nan menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Parak n domestik di kampanye ini kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa 1920.

Puas awalnya, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal belaka ketika ideologi Indonesia diradikalisasi lega perian 1920an (seperti yang kelihatan dalam bantahan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di tahun 1926 dan 1927) pemerintah kolonial Belanda mengubahkan kebijakannya. Sebuah pemerintahan yang relatif toleran digantikan dengan tadbir represif nan menekan semua tindakan yang diduga subversif. Tadbir represif ini malar-malar memperparah keadaannya dengan meradikalisasi seluruh usaha chauvinis Indonesia. Sebagian berbunga para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap pemerintahan nan represif. Tujuannya yaitu mencapai kemerdekaan mumbung bakal Indonesia.

Peristiwa penting lainnya bagi patriotisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada waktu 1928. Lega kongres yang dihadiri organisasi-organisasi cowok ini, tiga idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, suatu bangsa dan searah. Pamrih utama dari dewan perwakilan ini yaitu menyorong persatuan antara kabilah muda Indonesia. Di privat kongres ini lagu nan kemudian menjadi lagu kebangsaan nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan dan bendera nasional di masa otonomi (abang-putih) dikibarkan bagi yang permulaan kalinya. Pemerintah kolonial Belanda bertindak dengan melakukan propaganda-aksi pengkhususan. Para bos nasionalis muda, seperti Sukarno (yang di kemudian tahun menjadi presiden pertama Indonesia) dan Mohammad Hatta (wakil presiden Indonesia nan permulaan) ditangkap dan diasingkan.

Baca :   Persebaran Hutan Indonesia Secara Berurutan Dari Barat Ke Timur Adalah

Invasi Jepang ke Hindia Belanda

Penjahah Belanda patut langgeng kerjakan mencegah nasionalisme Indonesia dengan mandu menyirat para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi nasionalis. Sahaja para kolonialis tidak bisa menghapuskan sentimen chauvinisme yang telah terukir di lever bangsa Indonesia. Sosok-orang Indonesia, di sisi lain, tidak patut kuat lakukan membandingbanding pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan sambung tangan bersumber asing bikin menghancurkan sistem kolonial.

Puas Maret 1942, laskar Jepang, dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Walau plong awalnya disambut laksana pembebas makanya penduduk pribumi Indonesia, mereka buru-buru mengalami kesengsaraan di asal penjajahan Jepang: kesuntukan makanan, pakaian dan pelamar beserta kerja paksa di pangkal kondisi yang menyiksa. Kurangnya ki gua garba terutama disebabkan oleh administrasi nan lain kompeten, dan ini mengubahkan Jawa menjadi sebuah pulau penuh kelaparan. Hamba allah-orang Indonesia bekerja sebagai buruh momentum (disebut
romusha) ditempatkan untuk berkreasi dalam order-kiriman konstruksi yang padat karya di Jawa.

Waktu Jepang cekut alih Hindia Belanda para pejabat Belanda ditempatkan dalam penjara-kamp tersiksa dan digantikan dengan makhluk-orang Indonesia buat mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan. Tentara Jepang mendidik, melatih dan mempersenjatai banyak kaum akil balig Indonesia dan menyerahkan suara politik kepada para pejabat chauvinis. Ini memampukan para superior pencinta bangsa bikin mempersiapkan tahun depan bangsa Indonesia yang merdeka. Puas bulan-wulan bontot sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan dukungan munjung pada manuver nasionalis Indonesia. Hancurnya kontrol politik, ekonomi, dan sosial pemerintah kolonial Belanda bersalin sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, delapan hari setelah penurunan bom atom di Nagasaki dan dua waktu setelah Jepang kalah perangnya.

Klik di sini kerjakan membaca tentang pemerintahan Sukarno

Perbedaan Persepsi tentang Musim Penjajahan Indonesia

Senyatanya, ada tiga ‘ki kenangan’, maupun kian tepat: tiga varian periode kolonial Indonesia, yakni:

1) Versi Indonesia (sejarah penjajahan semenjak sudut pandang Indonesia)
2) Versi Belanda (sejarah penjajahan dari sudut pandang Belanda
3) Varian akademik (memori penjajahan dari kacamata pandang para ahli sejarah)

Namun harus langsung ditekankan bahwa di privat tiga varian masing-masing terdapat banyak jenis juga. Toh, kita bisa mematamatai tiga versi tersebut secara garis ki akbar.

Yang memperlainkan varian Indonesia dan varian Belanda dari versi akademis jelas: versi Indonesia dan versi Belanda diwarnai oleh iri dan/atau kepentingan ketatanegaraan masing-masing, sedangkan varian akademik bertujuan untuk memberikan versi yang obyektif dan akurat (bukan berlandaskan iri cuma berdasarkan bukti dan sendang). Engkau waktu ini barangkali pertanyakan versi yang mana nan Kamu baca di atas? Nah, rangkuman periode kolonial Indonesia yang disajikan di atas adalah sinopsis berasal versi akademik. Namun, tidak kalah menariknya untuk memberikan sedikit pengumuman tentang sejarah penjajahan Indonesia mulai sejak ki perspektif pandang Indonesia versus tesmak pandang Belanda. Dengan versi-versi ini, yang kami maksudkan merupakan konsensus umum dan pandangan umum nan dikabulkan maka dari itu nasion (termasuk rakyat lumrah namun juga para pejabat pemerintah, dan mereka yang menggambar buku-buku sejarah untuk generasi muda, dll.) di kedua negara ini.

Tentunya, versi Indonesia dan varian Belanda ada banyak kesamaan. Semata-mata, karena keterlibatan kedua pihak dalam sejarah kolonial ini, suka-suka beberapa perbedaan tersapu dengan cemburu dan kepentingan politik di saban negara.

Persepsi Indonesia

Misalnya, saat berbicara dengan sendiri Indonesia tentang tahun penjajahan (berapapun tingkat pendidikan orangnya) ia akan mengatakan bahwa Indonesia dijajahi maka dari itu Belanda selama tiga seketul abad. Benarkah ini? Senyatanya tidak bersisa tepat. Soalnya, statemen itu mengimplikasikan bahwa Indonesia sudah yakni negara yang bersatu pada penghabisan tahun 1500-an alias tadinya periode 1600-an. Doang, pada kenyataannya, petak nan sekarang kita kenal bak Indonesia dikuasai banyak kerajaan yang tidak mempunyai pikiran pernah satu sama lain, justru mereka bukan mempunyai sentimen nasionalis, atau rasa persatuan lainnya. Faktanya, perang antara kekaisaran-kerajaan itu terus terjadi sebelum (erat) semua kerajaan itu ditaklukkan Belanda. Seperti mana digambarkan di atas, rasa kombinasi dan nasionalisme di antara bangsa-bangsa Indonesia baru muncul mulanya abad ke-20.

Lagipula, seluruh wilayah yang saat ini kita kenal sebagai Indonesia tidak ditaklukkan maka itu Belanda pada musim yang sama (dan kemudian dimiliki Belanda selama 3.5 abad). Sebaliknya, pengembangan strategi Belanda di Nusantara asa pelan-pelan dan perlahan-lahan (makan waktu sejumlah abad) sebelum wilayahnya di bawah lagam Belanda (dan di beberapa adegan lagam Belanda itu sangat dangkal, sama dengan di Aceh). Faktanya, hijau selingkung tahun 1930-an Belanda tekor lebih memiliki seluruh wilayah dengan pinggiran yang sekarang kita kenal ibarat Indonesia.

Namun yang harus diakui bahwa bilang penggalan Nusantara memang dijajahi Belanda selama 3.5 abad (misalnya Batavia/Jakarta dan sebagian Maluku). Ada babak lainnya yang dikuasai Belanda selama seputar dua abad (misalnya sebagian samudra pulau Jawa), tetapi sebagian besar Nusantara, secara bertahap, baru ditaklukkan sejauh abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan di banyak daerah tidak pernah terserah pemukim kalis yang melihat seorang Belanda.

Baca :   Keutuhan Nkri Selalu Menjadi Masalah Bagi Bangsa Indonesia Karena

Kalau gitu, kok ada pandangan bahwa (seluruh) Indonesia dijajahi Belanda sepanjang tiga setengah abad? Jawabannya adalah ‘kebijakan’. Yang jadi jelas dari sinopsis di atas, nasionalisme Indonesia dibentukkan oleh kesadaran para jejaka dan nasion Indonesia nan beragam itu (apa pun satah belakangnya, etnisnya, budayanya atau agamanya) bahwa mereka memiliki satu musuh bersama-bersama, yaitu para penjajah Belanda. Bahkan karena punya satu musuh yang kuat ini, bangsa yang sangat heterogen itu sempat beraduk, menjadi bangsa Indonesia. Itu juga menjelaskan kenapa – setelah musuhnya itu telah hilang pada tahun 1949 – muncul periode panik yang berkepanjangan dalam politik dan mahajana Indonesia antara tahun 1949 dan 1967. Dengan musuhnya hilang, tahu-tahu semua perbedaan mendasar antara rakyat Indonesia muncul ke permukaan yang kemudian mengakibatkan penangkisan (PRRI di Sumatra dan Semesta di Sulawesi), panggilan bikin separatisme (Aceh dan Maluku), dan panggilan buat mendirikan negara Islam (Darul Islam). Hanya detik sebuah tadbir otoriter yang baru, yaitu Orde Baru Suharto, cekut kendali, kekacauan tersebut bintang sartan hilang (dan, sama sebagaimana musim penjajahan Belanda, dengan mengorbankan hak asasi anak adam).

Maka demi kepentingan chauvinisme (lakukan menjaga kesatuan Indonesia), pemerintah Indonesia (layak setelah kemerdekaan) sengaja tidak mengistilahkan (misalnya intern sentral-kancing sekolah) bahwa area-daerah dan pulau-pulau masing-masing enggak memiliki sejarah yang ekuivalen dalam konteks kolonialisme.

Persepsi Belanda

Belanda juga punya cukup banyak dalih untuk memvisualkan rekaman kolonial yang berlainan dengan kenyataan. Soalnya Belanda selama beberapa dasawarsa terakhir adalah salah satu negara yang menekankan pentingnya hak asasi manusia (HAM). Masalahnya sikap ini sangat bukan semupakat dengan memori kolonialnya yang penuh dengan pelanggaran HAM di Nusantara (beserta di Suriname). Maka dari itu karena itu, kekerasan yang dilakukan n domestik sejarah kolonialnya tidak disebutkan di peruasan sekolah nan dibaca pesuluh-pelajar Belanda di highschool. Sebaliknya, periode VOC justru digambarkan sebagai puncak kemangkakan nasional karena – walaupun negara yang terlampau kecil di Eropa – Belanda menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-17 (‘Masa gemilang Belanda’), tidak doang n domestik hal perdagangan dan militer tetapi juga dalam peristiwa seni dan sains. Namun, pelanggaran HAM jarang disoroti.

Contoh nan mengganjur adalah tahun alumnus Patih Nayaka Belanda Jan Peter Balkenende menjadi jengkel saat urun rembuk dengan Senat Belanda (Tweede Kamer) pada tahun 2006. Menanggapi rukyah pesimistis DPR Belanda tentang futur ekonomi Belanda, Balkenende mengatakan “mari, kita optimis, mari kita menjadi berpikiran berwujud pun. Mentalitas VOC itu! Penglihatan nan melampaui perbatasan!” Ini ialah teoretis berasal memori selektif yang menyimbolkan rasa berbangga yang berasal dari periode VOC. Namun, pasca- Balkenende mengatakan demikian memang banyak individu ahli politik Belanda, media Belanda, dan rakyat Belanda nan mengupas pernyataan Balkenende itu.

Juga terdahulu kerjakan disebutkan bahwa makin banyak insan Belanda sadar akan sejarahnya yang penuh kekerasan (termasuk perbudakan). Misalnya, arca-reca di Belanda yang memuliakan orang-cucu adam dari perian VOC dan masa kolonial – seperti Jan Pieterszoon Coen dan J.B. van Heutsz – sudah dibuang ataupun habis dikritik maka itu penduduk Belanda setempat.

Kasus meruntun lainnya adalah permintaan maaf yang dibuat oleh duta besar Belanda bakal Indonesia Tjeerd de Zwaan pada tahun 2013. Dia meminta abolisi atas “ekses yang dilakukan oleh laskar Belanda antara 1945 dan 1949”. Ini sangkil luar biasa karena ini pertama kali penjabat Belanda minta magfirah soal sejarah penjajahan. Namun, belum perantaraan Belanda meminta lepas atas semua hal kekerasan yang terjadi sebelum 1945! Bahkan musim Raja dan Ratu Belanda, Willem-Alexander dan Maxima, mengunjungi Indonesia pada awal 2020, Willem-Alexander dengan ganar lamar amnesti atas kekerasan Belanda yang terjadi plong periode 1945-1949 (bukan yang sebelum 1945).

Kenapa Belanda menunggu lama sekali sebelum harap magfirah pertanyaan kekerasan 1945-1949? Diasumsikan bahwa para pejabat Belanda tidak cak hendak menanyakan maaf karena bisa menyinggung perasaan para veteran Belanda (yang mempertaruhkan nyawa mereka di Indonesia demi negara mereka) dan kerabat para prajurit Belanda nan meninggal puas tahun ’45 -’49 saat berperang demi negaranya. Apalagi, kemungkinan besar pemerintah Belanda takut akan konsekuensi moneter kalau mengakui pelanggaran HAM sangat permintaan abolisi (korban yang masih hidup, alias kerabat mereka, bisa menggugat).

Sendang:


M.C. Ricklefs: A History of Modern Indonesia since c.1200

H. Dick, e.a.: The Emergence of a National Economy. An Economic History of Indonesia, 1800-2000

E. Locher-Scholten & P. Rietbergen, e.a.: Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720

D. Henley e.a.: Environment, Trade and Society in Southeast Asia

J. Touwen: Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942

H. Jonge & N. Kaptein e.a.: Transcending Borders: Arabs, Politics, Trade and Islam in Southeast Asia

Awal Dimulainya Penjajahan Belanda Di Indonesia

Source: https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-penjajahan/item178

Check Also

Kemukakan Manfaat Sig Dalam Keselamatan Masyarakat

Kemukakan Manfaat Sig Dalam Keselamatan Masyarakat. Mas Pur Follow Seorang freelance nan suka membagikan pengetahuan, …