Berikut Yang Tidak Termasuk Prinsip Usaha Perbankan Indonesia Adalah

Berikut Yang Tidak Termasuk Prinsip Usaha Perbankan Indonesia Adalah.



S










A










S










I





Volume 2







6









Nomor









4








,









Oktober



















Desember









2020 :









h.







500














513







































p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961




Jurnal Terakreditasi Kebangsaan, SK. No. 28/E/KPT/2019



This is open access article under the



CC-BY-NC 4.0 International License


























Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank bak Perbuatan Menimbangi Hukum
















Dinda Anna Zatika






Pascasarjana Mantra



Hukum





Universitas Indonesia


, Jakarta


, Indonesia


E-mail


:



[email protected]






Dikirim: 05/01/2020

Direvisi: 09/12/2020

Dipublikasi:

30/12/2020


Info Artikel







Abstract










Keywords:



Banking Secrecy; Violations; Financial Services Authority; Tort of Law


.






Banking secrecy is known in many countries in the world that has a bank financial institution. Banking secrecy is one of the most important principle. It is because the development and growth of one bank is very dependant on public trust. Confidentiality of information that is born in banking activities, is needed for the benefit of the bank and also the interest of the customer itself. This research discussed about how is the function of the banking financial institution in protecting their customers through the banking secrecy and how is the form of tort of law against the banking secrecy in a judicial proceedings that linked to the case. Method used in this research is juridical normative research. Data are collected by literatures and documents studies, then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of this research indicate that to overcome problems with the banking secrecy, interference from the authorities in the consumer protection sector in the field of financial services is needed, that is Financial Services Authority institution or in Indonesian it is called Yuridiksi Jasa Moneter. The institution is expected to be able to protect customers from financial service business that are considered to harm the interests of customers. In the case, the customer sued the bank for violation of banking secrecy on the basis of tort of law that is contrary to the bank�s legal obligations and the law as referred to the article 40 paragraph 1 of the Banking Law.






Arketipe






Perkenalan awal Kunci


:

Pokok Bank; Pengingkaran; Otoritas Jasa Keuangan; Perbuatan Mengembari Syariat
.

Rahasia bank atau
Banking Secrecy
dikenal di negara manapun di manjapada ini yang punya rencana moneter bank. Prinsip kerahasiaan sreg bank merupakan prinsip nan sangat penting, hal ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat gelimbir pada ajun dari publik. Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan, diperlukan baik itu untuk kepentingan bank alias bagi khasiat nasabah itu sendiri. Permasalahan intern penelitian ini adalah bagaimanakah khasiat rencana finansial perbankan dalam perlindungan nasabahnya melangkaui prinsip kerahasiaan bank dan bagaimanakah bentuk perbuatan mengembalikan syariat terhadap prinsip kerahasiaan bank dalam proses yustisi dikaitkan dengan kasus Bank BCA. Pendalaman ini menunggangi investigasi syariat yuridis normatif, dengan memperalat objek kepustakaan dan penajaman inskripsi bak lengkap penulisan. Kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa Kerjakan mengatasi permasalahan terhadap prinsip keterpencilan bank diperlukan ramu tangan dari pihak nan berwenang dalam sektor pemeliharaan konsumen di bidang jasa moneter, yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan mampu mereservasi konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Moneter (PUJK) nan dinilai dapat mudarat kepentingan konsumen, yang n domestik situasi ini adalah nasabah bank. Dalam kasus ini nasabah menggugat bank atas pelanggaran prinsip kerahasiaan dengan dasar kelakuan menandingi hukum nan bertentangan dengan kewajiban hukum bank dan perintah undang-undang sebagai halnya dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan

.



DOI:


10.47268/sasi.v26i
4
.238






A.






PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat



[1]




,

Bagan
perbankan merupakan salah suatu bagan yang mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk hingga ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Bawah 1945. Puas era globalisasi sekarang, bank juga sudah menjadi bagian berbunga sistem keuangan dan sistem pembayaran yang ada di dunia. Maka, seperti itu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara bersangkutan, bank tersebut menjadi eigendom awam yang eksistensinya bukan saja harus dijaga maka dari itu pemilik bank, namun sekali lagi oleh mahajana nasional dan global. Jatuhnya suatu gambar perbankan akan mempunyai dampak berantai maupun
domino effect, yaitu berpengaruh kepada bank-bank lain nan dapat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara bersangkutan.



[2]



Lembaga
perbankan yakni salah suatu lembaga yang memiliki peranan nan strategis n domestik pembangunan nasional di Indonesia. Bank sebagai bentuk keuangan didefinisikan sebagai berikut: Susuk keuangan ialah semua bodi yang melalui kegiatannya di rataan finansial menggelandang dana berpangkal masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.



[3]




Hal ini tidak dapat disangkal bahwa intern mencapai intensi pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan umum objektif dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di lahan air



[4]



,
untuk boleh menjaga kiranya diseminasi persen dapat bepergian sebagaimana mestinya diperlukan sebuah lembaga keuangan nan berharta dolan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Rencana finansial tersebut yaitu bank. Kaidah bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional n domestik rencana meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.



[5]



Perbankan dituntut lakukan dapat berkreasi secara profesional, dapat membaca dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan manuver serta perekonomian kebangsaan. Oleh karena itu maka buram perbankan terbiasa dibina dan diawasi secara berkesinambungan agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpankan oleh nasabah dengan baik serta ki berjebah menyalurkan dana simpana tersebut kepada sektor-sektor produksi yang bermartabat-moralistis produktif sesuai dengan bahan pembangunan.



[6]



Pelecok satu faktor buat bisa meningkatkan kepercayaan mahajana terhadap suatu bank ialah disiplin bank terhadap kewajiban sosi bank, nan menyangkut bisa atau tidaknya bank dipercaya makanya nasabah menggudangkan dananya dan/atau memperalat jasa-jasa lainnya berusul bank tersebut buat tak kuak keadaan uang dan transaksi nasabah serta keadaan enggak dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah sebagaimana kontak kontraktual konvensional, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula bagasi bagi bank untuk lain menyibakkan ki akal dari nasabahnya kepada pihak tidak manapun kecuali ditentukan lain oleh perundang-pelawaan yang dolan. Hubungan tersebut dapat dikatakan seperti hubungan antara
lawyer
dengan klien, ataupun dokter dengan pasiennya.



[7]



Sebagai buram penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan cara kehati-hatian. Situasi ini dikarenakan dana nan dikumpulkan maka dari itu bank bukanlah jumlah yang sedikit. Gabungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan kepunyaan dan bagasi yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Takdirnya keseleo suatu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang membandingbanding bilangan hukum di bidang perbankan nan berlaku, maka perbuatan keseleo satu pihak tersebut dikategorikan perumpamaan delik perbankan.



[8]



Rahasia bank atau
Banking Secrecy
dikenal di negara manapun di dunia ini nan memiliki lembaga keuangan bank. Pusat bank enggak bedanya dengan kiat yang harus dipegang teguh maka itu para profesional seperti tabib yang wajib merahasiakan hal-hal yang mencantol penyakit pasiennya. Malar-malar kalau rahasia yang dimaksud bukan dipegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata atau pidana.



[9]



Prinsip kerahasiaan pada bank yakni kaidah yang terlampau berjasa, hal ini disebabkan karena jalan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, kaidah bank untuk teguh mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya adalah dengan menyimpan kancing mengenai identitas dan segala nan berkaitan dengan nasabahnya.



[10]



Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan, diperlukan baik itu bakal kepentingan bank atau kerjakan kepentingan nasabah itu seorang. Asas ketertutupan adalah asas nan mengharuskan ataupun mensyariatkan bank sebagai tulang beragangan keuangan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan finansial dan lain-lain berpangkal nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan, teristiadat dirahasiakan.



[11]



Ketentuan tersebut mementingkan bahwa lembaga perbankan harus memegang teguh pemberitaan yang termasuk olehnya, ketentuan ini sekali lagi berperan bikin pihak terafiliasi n domestik kegiatan operasional perbankan.



[12]





Prinsip atau asas dalam bidang keuangan tertulis rahasia bank ini sudah sejak lama dikenal dalam memori finansial dan finansial. Justru sejak zaman pertengahan, masalah rahasia bidang keuangan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Majelis hukum Jerman dan di daerah tingkat-daerah tingkat Italia fragmen Lor.



[13]



Sudah lalu jelas bahwa rekening seorang nasabah pada bank nan merupakan anak kunci bank yang harus dijaga baik-baik oleh bank. Akan semata-mata kadangkala pihak yang berwenang berkepentingan bikin mengerjakan sesuatu terhadap rekening yang bersangkutan misalnya terdapat dugaan bahwa hamba allah si pemilik rekening melakukan kejahatan nan makanya Hukum memberikan hendaknya seluruh milik nasabah bank termasuk rekening bank tersebut disita oleh meja hijau. Ataupun uang lelah kerumahtanggaan rekening itu sendiri diduga sebagai hasil dari kejahatan.



[14]



Dalam rencana menghindari terjadinya penyalahgunaan moneter nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan pesiaran tercatat kepada siapapun berkaitan dengan kejadian keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sama dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Musim 1998 adapun Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di n domestik Undang-Undang tersebut. Hal inilah nan disebut dengan �Sendi Bank�.



[15]



Istilah resep bank mengacu kepada pokok dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Akan tetapi, siasat-kiat lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah, namun juga bertabiat �rahasia�, tidak tergolong ke intern istilah �resep bank� menurut Undang-Undang Perbankan. Sendi-rahasia lain yang enggak rahasia bank tersebut, misalnya siasat mengenai data privat hubungan dengan pegawasan bank oleh Bank Indonesia, begitu juga dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Perbankan.



[16]



Suka-suka 5 (lima) alasan yang mendasari bagasi bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, antara lain:



1)



Personal privacy;



2)



Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah;



3)



Peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4)



Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan;



5)



Karakteristik kegiatan aksi bank umpama satu �buram kepercayaan� yang harus memegang teguh ajun nasabah yang menggudangkan uangnya di bank.



[17]



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Perian 1992 mengenai Perbankan mengasihkan pengecualian kepada pihak-pihak serta bakal kepentingan tertentu mendapatkan kabar yang terlazim dirahasiakan mengenai nasabah bank, pihak dan keistimewaan itu adalah:



1)



Perpajakan



2)



Maslahat penyelesaian piutang Bank



3)



Kepentingan yustisi majelis hukum



4)



Guna peradilan perdata



5)



Keperluan tukar menukar informasi antar bank



6)



Penyelesaian kewarisan nan ditunjuk nasabah




B.






METODE PENELITIAN



Metode penelitian ini menggunakan investigasi syariat yuridis normatif berupa pengkajian hukum tentang asas-asas hukum yang didasarkan pada qanun perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep nan bersambung dengan penulisan penelitian ini. Dalam penulisannya, penulis menunggangi bahan kepustakaan maupun data sekunder dan penekanan tembusan sebagai kamil penulisan. Pengolahan data dilakukan dengan cara penyortiran data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.





C.






PEMBAHASAN






1.





Perlindungan Nasabah Melalui Prinsip Keterpencilan Bank





a.





Cara Kerahasiaan Bank Menurut Undang-Undang Perbankan


Signifikasi dari rahasia bank dapat ditemukan dalam suratan Undang-Undang Perbankan, yaitu misal berikut: �Rahasia Bank adalah segala sesuatu nan gandeng dengan keterangan akan halnya nasabah penyimpan dan simpanannya.� Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan adapun nasabah penyimpan dan simpanannya, terkecuali intern situasi-peristiwa tertentu.

Dari pengertian yang diberikan tersebut tentang ketentuan gerendel bank, dapat ditarik unsur-unsur berusul rahasia bank yakni andai berikut:



1)



Rahasia bank tersebut berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.



2)



Kejadian tersebut �wajib� dirahasiakan oleh bank, kecuali tersurat ke n domestik kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan regulasi perundang-pelawaan yang berlaku.



3)



Pihak nan dilarang membuka pusat bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi.

Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Wasilah bank dan nasabah bertabiat rahasia, yang bersambung dengan interaksi antara bank dan nasabahnya.



[18]




Rahasia bank dituangkan ke kerumahtanggaan peraturan selain menjelaskan kebiasaan jalinan antara nasabah dengan bank, lagi yaitu bentuk pelestarian hoki berasal nasabah bank nan dijamin maka itu Undang-Undang Perbankan.

Kewajiban bank kerjakan merahasiakan data mengenai nasabah penabung dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memasrahkan perlindungan kepada nasabah berdasarkan cara kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.



[19]



Kewajiban bagi merahasiakan keterangan akan halnya nasabah penyimpan dengan simpanannya yang tergolong sebagai rahasia bank bertindak pula bagi pihak terafiliasi, adalah pihak yang memiliki kawin dengan kegiatan serta pengelolaan manuver jasa peladenan nan diberikan oleh bank. Hubungan tersebut menerobos mandu menggabungkan dirinya lega bank. Penyimpulan diri tersebut dilakukan dapat terjadi riuk satunya karena pengurusan atau karena hubungan kerja konvensional seperti karyawan atau hubungan kerja dalam rancangan menyerahkan pelayanan jasanya kepada bank.



[20]



Bank sebagai salah suatu lembaga jasa finansial dan pembentuk jasa sistem pembayaran, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kekuasaan Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Pemeliharaan Pemakai Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 menegaskan bahwa bank harus menerapkan konservasi konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Beberapa kasus pengingkaran ketertutupan data nasabah maka dari itu nasabah memperlihatkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh personel bank kurang menerapkan prinsip perawatan konsumen yang diwajibkan makanya kedua peraturan tersebut. Muatan sosi bank yang harus dipegang teguh oleh bank yakni namun buat kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga lakukan bank yang bersangkutan dan buat arti masyarakat umum sendiri.



[21]



Secara eksplisit ada dua jenis tindak perdata nan ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang Perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, delik yang dilakukan oleh mereka nan tanpa membawa perintah atau izin terbit Bimbingan Bank Indonesia dengan sengaja memakasa bank atau pihak yang terafiliasi untuk menerimakan keterangan yang harus dirahasiakan maka dari itu bank. Kedua, merupakan delik nan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sida-sida Bank atau pihak terafiliasi lainnya nan dengan sengaja memberikan pemberitaan nan wajib dirahasiakan maka dari itu bank.

Perbankan ialah salah suatu sarana yang sering digunakan oleh para pelaku karas hati untuk menyucikan hasil kejahatannya dengan cara pencucian uang, dan buat mengurangi risiko tersebut maka bank diwajibkan lakukan mengenal dan mencerna identitas nasabahnya dengan memantau setiap transaksi nasabahnya serta melaporkan apabila terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan makanya nasabahnya tersebut, kegiatan nan dilakukan oleh bank tersebut dikenal dengan sebutan pendirian Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle).



[22]



Hal lain yang terbiasa diperhatikan menyangkut dasar hukum rahasia bank dalah pertanyaan mengenai apakah persetujuan nasabah dapat membedakan bank berbunga kewajiban menyimpan pusat bank. Pasal 44A Undang-Undang Perbankan menyerahkan kepastian tersebut yang menentukan sebagai berikut:



(1)



Atas permintaan, permufakatan, maupun kuasa terbit nasabah penyimpan nan dibuat secara teragendakan, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk maka dari itu nasabah penyimpan tersebut.



(2)



Intern hal nasabah penyimpan telah meninggal bumi, ahli waris yang sah berasal nasabah penyimpan yang berkepentingan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka adanya permufakatan nasabah membebaskan bank dari kewajiban bagi merahasiakan. Justru lain saja persetujuan nasabah, tetapi juga permintaan nasabah atau pemberian kuasa dari nasabah membebaskan bank dari bahara lakukan merahasiakan.



[23]






b.





Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perlindungan Nasabah Melampaui Otoritas Jasa Finansial


Adanya ketentuan mengenai kancing bank kemudian menimbulkan kesan cak bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan nan tidak sehat dari nasabah pengutang, baik orang perseorangan, ataupun perusahaan yang sedang menjadi sorotan mahajana. Dengan perkataan lain, selama ini timbul kesan bahwa manjapada perbankan bersembunyi di balik qada dan qadar rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum karuan benar. Hanya, apabila bank sungguh-bukan main melindungi manfaat nasabahnya nan jujur dan masif, maka hal itu yaitu suatu keharusan dan kepatutan.



[24]




Dalam marcapada perbankan, pihak nasabah yaitu unsur nan lalu berperan sekali, ranah hidupnya dunia perbankan bersandar kepada pendamping semenjak pihak masyarakat atau nasabah.



[25]




Karena itu pemerintah harus mereservasi publik dari tindakan gambar atau oknum pegawai bank atau pihak ketiga diluar bank yang lain bertanggung jawab.

Suka-suka keterkaitan antara kepentingan nasabah penyimpan dana dan bank, para penyimpan dana perlu memahami jumlah simpanannya di bank dari musim ke tahun. Situasi tersebut antara lain dapat diketahui melalui rasio dan taksiran laba/rugi berusul bank tersebut. Pada hakekatnya, cara keterbukaan dalam kegiatan kampanye perbankan merupakan salah suatu kaidah untuk menyerahkan perlindungan kepada nasabah penabung dana.



[26]



Pengaturan isolasi data nasabah memang lain diatur secara eksplisit n domestik Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan mengatak mengenai prinsip kerahasiaan bank secara umum namun, yakni dalam bentuk istilah �rahasia bank�, nan diartikan sebagai segala apa sesuatu yang berhubungan dengan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan pasal tersebut, hal ini berarti keterangan mengenai nasabah bank bukan semata-mata mengenai makrifat keadaan keuangan melainkan segala tulang beragangan keterangan mengenai nasabah penyimpan, dan nomor telepon (seluler) menjadi sesuatu nan harus dirahasiakan oleh bank penyimpan dana nasabah.



[27]



Jika bank subur menjaga ketertutupan akan halnya nasabah penyimpan, hal itu akan membuat nasabah merasa nyaman dan aman buat menyimpan dana di bank, maka situasi itu juga akan berhasil pada kepercayaan publik terhadap bank. Karena pada dasarnya prinsip kerahasiaan nan diterapkan dalam kegiatan gerakan perbankan ditujukan bagi kebaikan bank itu koteng. Untuk memecahkan permasalahan itu diperlukan intervensi dari pihak yang berwenang dalam sektor pelestarian konsumen di bidang jasa keuangan. Konservasi konsumen di rataan jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ada lega lembaga Supremsi Jasa Keuangan. Lembaga Supremsi Jasa Keuangan sebagai lembaga yang punya kewenangan regulasi dan pengawasan di sektor jasa keuangan, diharapkan berlimpah mereservasi konsumen dari Praktisi Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dinilai dapat merugikan kepentingan pengguna, yang intern hal ini adalah nasabah bank.



[28]



Proteksi terhadap nasabah bank sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia misal lembaga negara yang mempunyai keefektifan pengawasan intern kegiatan usaha perbankan. Secara teoritis, terwalak dua aliran privat hal penapisan lembaga keuangan. Di suatu pihak terwalak persebaran yang mengatakan bahwa pengawasan industri moneter seyogiannya dilakukan maka itu beberapa institusi. Di pihak lain suka-suka aliran yang berpendapat pengawasan pabrik keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh
Financial Supervisory Authority
(FSA), sedangkan di Amerika Serikat pabrik keuangan diawasi maka itu beberapa institusi. SEC misalnya menyibuk firma sekuritas sedangkan pabrik perbankan diawasi oleh bank siasat (the Fed), FDIC dan OCC.



[29]



Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Waktu 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK), kewenangan pengawasan perbankan yang ada lega Bank Indonesia, beralih fungsi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rajah yang memiliki kekuasaan pengaturan dan sensor terhadap sektor jasa keuangan ini adalah lembaga yang independen dan netral bersumber campur tangan pihak lain, yang mempunyai khasiat, tugas dan kewenangan pengaturan, sensor, pemeriksaan, dan penyidikan.



[30]



Prinsip kerahasiaan bank diperlukan kerjakan khasiat bank maupun nasabah. Dengan adanya cagar ketertutupan atas semua penanaman modal hal moneter nasabah, maka akan semakin menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank sebagai tempat nan aman kerjakan menyimpan dana. Relasi antara bank dengan nasabah nan dilandaskan dengan suatu perjanjian atau kontrak, dan kemudian babaran adanya perkariban kontraktual antara bank dengan nasabah, didasarkan pada prinsip-prinsip nan berlaku dalam hukum perjanjian, keseleo satunya adalah �perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik�. Bersendikan prinsip tersebutlah, bank mempunyai barang bawaan bagi merahasiakan kenyataan mengenai nasabah bank dan simpanannya.



[31]



Menurut Bambang Setioprodjo, secara filosofi, kewaijban bank memegang anak kunci moneter nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan moneter nasabah didasarkan pada:



[32]





1)



Hak setiap orang maupun badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bertabiat oribadi (personal privacy);



2)



Hoki yang timbul dari ikatan antara bank dan nasabahnya, intern kaitan ini bank berfungsi bagaikan kuasa dari nasabahnya dan dengan iktikad baik wajib melindungi guna nasabah;



3)



Atas bawah garis hidup perundang-undangan yang bertindak, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Waktu 1998, nan menegaskan bahwa berdasarkan fungsi terdahulu bank dalam menghimpun dana berpokok publik, bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka pengetahuan bank akan halnya keadaan finansial nasabah tidak disalahgunakan dan teristiadat dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;



4)



Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;



5)



Karakteristik kegiatan usaha bank.

Ibarat ketentuan pelaksanaan bersumber ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, untuk melindungi nasabah berpunca banyaknya penyalahgunaan data pribadi, lembaga Kekuasaan Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Waktu 2013 tentang Perlindungan Pengguna Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 31 Ayat (1) POJK ini ditentukan bahwa PUJK dilarang dengan kaidah apapun, memberikan data dan/atau informasi megenai konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan n domestik hal:



a)



Konsumen menerimakan permufakatan tertulis; dan/alias



b)



Diwajibkan maka itu peraturan perundang-undangan.

Pemakaian data nasabah yang disalahgunakan bisa dikenai sanksi dalam POJK Proteksi Konsumen Jasa Finansial. Sanksi yang dapat diberikan terhadap para pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan tersebut dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:



[33]





a)



Peringatan tercatat;



b)



Denda yaitu pikulan untuk menggaji beberapa uang tertentu;



c)



Pembatasan kegiatan usaha;



d)



Pemejalan kegiatan usaha;



e)



Pencabutan ampunan kegiatan usaha.

Pelaksanaan terhadap POJK Preservasi Pengguna Jasa Moneter tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan sertifikat edaran kepada para pelaku usaha di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan ajaran pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi nasabah. Keadaan-hal nan mencaplok harus data yang harus dirahasiakan menurut Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 adapun Keterpencilan dan Keamanan Data dan/atau Deklarasi Pribadi Pemakai, ibarat berikut:



a)



Orang per orang, terdiri dari:



1)



Tera;



2)



Incaran;



3)



Copot lahir dan/ataupun umur;



4)



Nomor telepon; dan/maupun



5)



Label ibu kandung.



b)



Korporasi, terdiri dari:



1)



Cap;



2)



Alamat;



3)



Nomor telepon;



4)



Susunan direksi dan komisaris termasuk sertifikat identitas nyata Tiket Tanda Warga/paspor/ijin adv amat; dan/atau



5)



Susunan pemegang saham.

Berlandaskan kadar diatas, bermakna bahwa setiap praktisi operasi jasa keuangan n domestik kejadian ini bank dilarang dengan kaidah apapun, memberikan data dan/ataupun pesiaran pribadi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga, kecuali yang sudah lalu dikecualikan oleh POJK. Pengaturan kerahasiaan bank dalam Undang-Undang Perbankan memang belum mengatur secara unik mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah, hanya keadaan itu boleh disikapi oleh susuk Dominasi Jasa Keuangan dengan melepaskan peraturan yang bisa melindungi nasabah bank berusul penyalahgunaan pihak ketiga dan/atau pihak bukan.




2.





Rang Ragam Melawan Hukum Sebagai Pengingkaran Terhadap Pendirian Kerahasiaan Bank





a.





Pelanggaran Rahasia Bank Sebagai Perbuatan Membalas Hukum


Pelanggaran buku bank yang diatur maka dari itu masing-masing negara bisa dikelompokkan dalam dua gerombolan. Kelompok pertama menentukan pelanggaran buku bank perumpamaan pelanggaran perdata (civil violation). Negara-negara tersebut merelakan kewajiban bank hanya sebagai bagasi nan timbul dari hubungan kontraktual semata-mata di antara bank dan nasabah, belaka kewajiban kontraktual tersebut dapat disampingi apabila maslahat umum memaksudkan dan apabila secara tegas dikecualikan oleh takdir undang-undang tertentu. Hal yang demikian misalnya boleh dilihat pada kodrat rahasia bank menurut syariat Inggris, Amerika Serikat, Kanaa, Australia, Belanda Belgia,
The Bahamas,
The Cayman Islands, dan sejumlah negara lainnya. Sedangkan kelompok yang kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran meja hijau (criminal violation), misalnya Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxembourg, dan Indonesia Seorang, dan bilang negara lainnya.



[34]



Berkenaan dengan berlakunya ketentuan siasat bank di beberapa negara, suka-suka bilang masalah yang keluih dan memberikan perbedaan antara ketentuan kancing bank dari satu negara dengan negara lainnya. Masalah-penyakit tersebut antara lain:



1)



Ki kesulitan yang mencantol ruang lingkup kerahasiaannya, seperti apakah yang teristiadat dirahasiakan itu semata-mata terbatas pada sisi asset dari bank tersebut.



2)



Masalah yang menyangkut paser perian bagi bank merahasiakan dalam keadaan nasabah tersebut tak lagi menjadi nasabah.



3)



Masalah adapun siapa-siapa-siapa yang dibebani dengan muatan buat merahasiakan itu, begitu juga apakah yang terbetot oleh kewajiban gerendel bank hanya pengurus dan personel saja atau apakah cak semau kewajiban lagi kerjakan pihak terafiliasi.



4)



Kelainan yang menyangkut jangka waktu muatan merahasiakan itu bagi pengurus dan pegawai bank. Apakah rahasia bank masih tetap bermain apabila seorang pengurus ataupun pegawai bank tidak lagi bekerja puas bank yang bersangkutan.



5)



Ki aib mengenai sikap apa yang seharusnya diambil bila terdapat tubrukan antara arti nasabah secara individual dan kepentingan masyarakat luas berkaitan dengan berlakunya pusat bank tersebut.



6)



Masalah dalam keadaan terjadi keadaan dimana demi melindungi manfaat bank, sampai-sampai arti bank itu hanya boleh jadi terlindungi apabila bank menelanjangi keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah sreg bank yang berkepentingan dan identitas nasabahnya.



7)



Penyakit nan apabila dalam hal-hal tertentu rahasia bank bisa diungkapkan sebagai pengecualian.



8)



Keburukan yang menyangsang yuridiksi yang berwenang memberikan amnesti pengecualian tersebut.



9)



Masalah yang menyangsang persetujuan nasabah.

Suratan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi nan dikategorikan siasat bank patut dikenakan sanksi berat.



[35]




Meskipun serupa itu, ketentuan itu tidaklah dapat preskriptif serta ketat tanpa pengecualian. Kadar itu dapat dikesampingkan saat faedah umum (publik) tampak kerjakan dirugikan oleh oknum tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kebaikan masyarakat harus dilindungi, adalah perbankan bukanlah lembaga nan bisa dijadikan wadah untuk penyalahgunaan kewenangan alias kancah kerjasama mereka yang melanggar syariat.

Apabila ada perjanjian antara bank dengan nasabah, maka taktik bank bertabiat kontraktual. Sehingga apabila bank mengasihkan keterangan akan halnya keadaan uang nasabahnya, bank boleh digugat maka itu nasabahnya berdasarkan alasan wanprestasi (cidera janji). Sebaliknya, lamun lain ada perjanjian antara bank dan nasabah, hanya bank konstan bertanggung jawab untuk mempertahankan anak kunci bank berdasarkan peraturan perundang-pelawaan atau konsep syariat lainnya, seperti konsep kelakuan menjajari syariat. Artinya dalam kejadian bank memberikan kabar adapun nasabahnya nan mudarat nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan ulah melawan syariat.



[36]



Terbit segi perdata, pelaku pelanggaran dituntut saling rugi atas alasan ragam menyaingi syariat karena mutakadim merebeh ganjaran Pasal 40. Atas pelanggarannya, pelaku pengingkaran diancam dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Majelis hukum (KUH Perdata). Meskipun atas pelanggaran Pasal 40 pelaku mutakadim dijatuhi hukuman pidana, namun situasi tersebut bukan mengurangi hak cak bagi pihak target untuk menuntut ganti rugi pengadilan. Kata rahasia bank seseorang selama menyenggol undang-undang (violation a statitory) pula membentur eigendom nasabah (violation of a right) yang dapat mendatangkan kecelakaan kepada nasabah.



[37]






b.





Penajaman Kasus Bank BCA


Salah suatu kamil kasus pelanggaran terhadap prinsip ketertutupan bank yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yaitu kasus Bank BCA yang digugat makanya nasabahnya puas PT Bank BCA Simpang Borobudur Malang (Tetapan Pengadilan Nomor 57/PDT/2012/PT.Sby). N domestik kasus ini nasabah menggugat bank atas pengingkaran prinsip kerahasiaan dengan sumber akar perbuatan membandingbanding syariat.

Berikut akan dijabarkan kasus posisi dari gugatan tersebut:



1)



Henry Sugiarto Trisno adalah seorang nasabah penyimpan refleks nasabah debitur pada Bank BCA Cabang Borobudur Malang n domestik bentuk 2 (dua) Tabungan Perian Depan (Strata) BCA dengan nomor rekening berbeda dan 3 (tiga) rekening koran dengan nomor farik nan salah satunya atas nama CV Mahkota Teratai Indah Jaya. Lega rontok 30 September 2010 ia mengajukan fitnahan kepada Bank BCA Cabang Borobudur Malang.



2)



Pada tanggal 1 April 2008, ia memperoleh fasilitas skor dari Bank BCA tersebut berlandaskan Perubahan Perjanjian Kredit atas nama dirinya dan CV Mahkota Teratai Indah Jaya. Sahaja, pada tanggal 19 Juni 2008, rekening-rekening atas namanya dan CV Mahkota Teratai Indah jaya tersebut diletakkan sita marital oleh Perdata Negeri Kepanjen.



3)



Penaruhan sita marital tersebut tanpa menggunakan metode kontingen dari Pengadilan Negeri Kepanjen ke Pengadilan Negeri Malang, padahal kantor BCA Simpang Borobudur Malang terletak di wilayah syariat Pengadilan Malang. Ternyata juru sita dari Pengadilan Negeri Kepanjen telah cak bertengger ke kantor BCA Cabang Borobudur Malang dan berbuat sita marital terhadap rekening nasib baik Henry Sugiarto yang ada di BCA Cabang Borobudur Malang tersebut.



4)



Pihak ahli sita Pengadilan Area Kepanjen ternyata telah mengetahui nomor rekening Henry Sugiarto berkat informasi yang diberikan oleh Harjito Sigit selaku Wakil Bos Cabang Bank BCA Cabang Borobudur Malang. Disinilah letak pengingkaran cara kerahasiaan bank dengan dasar perbuatan menyamai hukum.

Rahmat informasi yang diberikan oleh pihak Bank BCA Cagak Borobudur Malang kepada pihak ketiga yang privat hal ini adalah juru sita Majelis hukum Negeri Kepanjen, sudah bentrok dengan kewajiban hukum bank dan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: �Bank wajib merahasiakan maklumat mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali privat hal seperti dimaksud internal Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Undang-Undang Perbankan secara limitatif mengatak anugerah informasi nasabah saja dalam situasi-situasi sebagai berikut:



1)



Untuk khasiat perpajakan boleh diberikan pengecualian kepada pejabat pajak (Pasal 41);



2)



Kerjakan penuntasan debit bank nan sudah diserahkan kepada jasmani Urusan Tagihan dan Lelang Negara/Panitia Urusan Debit Negara dapat diberikan pengecualian kepada pembesar Badan Urusan Debit dan Lelang Negara/Panitia urusan Tagihan Negara (Pasal 41A);



3)



Untuk kepentingan yustisi dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim (Pasal 42);



4)



N domestik perkara meja hijau antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian (Pasal 43);



5)



Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank enggak dapat diberikan pengecualian (Pasal 44);



6)



Atas persetujuan, permintaan kuasa pecah Nasabah Penabung secara termuat dapat diberikan pengecualian (Pasal 44 A Ayat (1)); dan



7)



Pandai waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan sudah meninggal bumi (Pasal 44A Ayat (2).

Dilihat dari pengecualian-pengecualian tersebut di atas, kepentingan juru sita Pengadilan Kawasan Kepanjen enggak berkaitan dengan perintah kerumahtanggaan Undang-Undang Perbankan, sebab sengketa yang terjadi antara Henry Sugiarto dengan pihak ketiga tidak termaktub ke dalam kategori yang sudah disebutkan di atas. Seharusnya pihak bank merahasiakan identitas terbit nasabahnya karena tidak suka-suka bagasi bakal menelanjangi buku dari nasabah kepada pihak ketiga.

Dari rumusan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, secara ekspilisit disebutkan bahwa lingkup kiat bank yaitu menyangkut bukan saja simpanan nasabah tetapi juga identitas nasabah penyimpan yang memiliki simpanan. Demikian sederajat halnya dalam kasus ini apabila pihak bank doang membeberkan simpanannya saja tanpa menyebutkan identitas Henry Sugiarto seumpama empunya rekening, maka juru sita berusul Pengadilan Negeri Kepanjen tidak akan dapat meletakkan sita pada rekening-rekening yang dimiliki oleh Henry Sugiarto tersebut. Akibat perbuatan membandingbanding hukum yang dilakukan oleh Bank BCA Silang Borobudur Malang tersebut maka Henry Sugiarto mengalami ketakberuntungan sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pihak bank harus membayar ganti rugi.

Undang-Undang menentukan bahwa bank dapat mendedahkan sediaan nasabah takdirnya dalam hal berselisih dalam perkara perbicaraan dengan nasabah. Tetapi dalam kasusnya, bank bukan menghadapi nasabah seumpama kutub, belaka menghadapi pihak ketiga yang enggak nasabah. Apabila bank didatangi maka itu ahli sita kerumahtanggaan rangka pelaksanaan peletakan sita marital seperti puas kasus di atas, bank sekali lagi tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang lakukan membeberkan identitas nasabah yang ada di bank tersebut. Internal hal pengungkapan rahasia, perkembangan satu-satunya yang boleh ditempuh maka itu bank yakni meminta persepakatan berpokok nasabah terlebih dahulu. Sekadar memang, belum tentu nasabah bersedia memasrahkan persetujuannya.




D.






P E Ufuk U T U P





Muatan bank bagi merahasiakan data adapun nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berlandaskan prinsip keterpencilan, karena itulah konservasi yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat keterpencilan. Privat dunia perbankan, pihak nasabah merupakan zarah yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah, karena itu pemerintah harus mereservasi mahajana bersumber tindakan susuk alias perseorangan pegawai bank atau pihak ketiga diluar bank yang enggak bertanggung jawab.

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank nan membocorkan informasi nan dikategorikan buku bank layak dikenakan sanksi rumpil. meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, sahaja bank tetap berkewajiban bikin mempertahankan ki akal bank berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konsep syariat lainnya, seperti konsep perbuatan melawan hukum. Artinya internal hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut makanya nasabahnya dengan alasan kelakuan mengembalikan hukum. Salah suatu teoretis kasus pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank yang didasarkan pada ulah melawan syariat adalah kasus Bank BCA nan digugat oleh nasabahnya pada PT Bank BCA Cabang Borobudur Malang (Putusan Pengadilan Nomor 57/PDT/2012/PT.Sby). Dalam kasus ini nasabah menggugat bank atas pelanggaran prinsip keterpencilan dengan bawah perbuatan mengimbangi hukum. Belas kasih informasi yang diberikan oleh pihak Bank BCA Cabang Borobudur Malang kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pakar sita Pengadilan Daerah Kepanjen, telah anti dengan kewajiban syariat bank dan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud internal Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan.


DAFTAR PUSTAKA


Jurnal



[1]




Empat PS, Bambang.

(2014),

�Pengamanan Pemberian Skor Bank dengan Agunan Milik guna Bangunan�,


Jurnal Cita Hukum

, 2 (2): 273-288
.



[2]




Faisal, Fitriah.

(2018),

�Pengaruh Prinsip Isolasi Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang jasa�,


Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law

, 3 (1): 35-60
.



[3]




Hanifah, Mardalena.

(2010),

�Tindakan Hukum Secara Pidana Terhadap Pengingkaran Pokok Bank�.


Normative


, 1

(12)
.



[4]




Hasima, Rahman. (2020), �Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penuntasan Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012�
SASI,
26 (3

): 286-296,

DOI:


https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247

.




[5]




Labetubun
, Muchtar A H. (2012). �Kompetensi Majelis hukum Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Selam�,
SASI,
18 (1): 56-62, DOI:


https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.337

.




[6]




Mampu, Marnia.

(2014),

�Perlindungan Otoritas Jasa Finansial Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank�,


Jurnal Selat

, 2 (1): 168-181

.



[7]




Sarapi, Nancy.

(2013),

�Persuasi Bank Menjaga Pokok Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah�.


LEX ET SOCIETATIS

, 1 (4): 57-65
.



[8]




Sitompul, Zulkarnain.

(2004),


�Menyambut Keikhlasan Yuridiksi Jasa Finansial (OJK)�,


Pilars,


7 (2)
.



[9]




Towoliu, Wolly P.

(2013),

�Fungsi Buram Perbankan Privat Mereservasi Nasabah Melalui Aspek Kerahasiaan Bank�,
Buku harian Syariat Unsrat

, 1 (2): 11-24.


Rahasia





[10]




Asikin, Zainal. 2015.
Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



[11]




Djumhana, Muhammad. 2006.
Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.



[12]




Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2010.
Hukum Perbankan. Jakarta: Binar Ilmu cetak-mencetak.



[13]




Husein, Yunus. 2010.
Sendi Bank dan Penegakan Hukum.
Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.



[14]




Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006.
Penyelidikan Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.



[15]




Syamsiar, Ratna. 2014.
Hukum Perbankan. Pangkalan Lampung: Justice Publisher.




Tesis dan Lain-Lain



[16]




Arie, Siti Sundari.

(
2011
)
. �Syariat Latar Perbankan�. Badan Pembinaan Syariat Nasional.



[17]




Sjahdeni, Sutan Remy.

(
1993
)
.
Kedaulatan Berkontrak dan Preservasi yang Sebabat Kerjakan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Bankir Indonesia.





[18]




Sitompul, Zulkarnain.

(
2006
)
. �Radiks Filosofi Keikhlasan Tulangtulangan Penderita Simpanan�. Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga Lembaga Penjamin Tandon Sebagai Alat angkut Perlindungan Dana Simpanan Nasabah, 1 Juli 2006.



[19]




Sjahdeni, Sutan Remy.

(
2005
)
. �Rahasia Bank: Berbagai Masalah Di Sekitarnya�. Bahan Diskusi Mengenai
Legal Issues
Seputar Pengaturan Rahasia Bank Indonesia.







[20]




Sidabutar,

Rachel

Indrasary.

(
2006
)
.
Ketentuan Hukum Rahasia Bank Sebagai Suatu Rajah Perikatan Parasan Perbankan. Tesis, Hukum Perkumpulan Airlangga.













[1]






Hasima, Rahman. (2020), �Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penuntasan Sengketa Perbankan Syariah Melintasi Perbicaraan Area Pasca Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012�
SASI,
26 (3


): 286-296,

DOI:


https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247

.

h, 287






[2]







Sutedi, Adrian. (2007).
Syariat Perbankan, Jakarta: Sorot Grafika, h. 1.






[3]







Fuady, Munir et al. (2003).
Pengantar Membahu. Jakarta: PT Gramedia Bacaan Terdepan, h. 72.






[4]







Labetubun
, Muchtar A H. (2012). �Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam�,
SASI,
18 (1): 56-62, DOI:


https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.337
. h, 56






[5]







Hasibuan, Malayu S.P. (2001).
Dasar-Asal Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara, h. 4.






[6]







Arie, Siti Sundari. (2011). �Hukum Permukaan Perbankan�. Tubuh Pembinaan Hukum Nasional, h. 2.






[7]







Fuady, Munir. (1999).
Syariat Perbankan Modern. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 102.






[8]







Empat PS, Bambang.

(2014),

�Pasifikasi Karunia Skor Bank dengan Tempah Peruntungan arti Bangunan�,


Jurnal Cita Hukum

, 2 (2): 273-288
, h. 276.






[9]







Adolf, Huala. (2004).
Hukum Perdagangan Internasional.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 35.






[10]







Faisal, Fitriah.

(2018),

�Pengaruh Mandu Keterpencilan Bank Terhadap Tindak Pidana Pengumbahan Uang�,


Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law

, 3 (1): 35-60
, h. 36.






[11]







Arrasjid, Chainur. (2000).
Dasar-Dasar Guna-guna Hukum.
Jakarta: Sinar Grafika, h. 37.






[12]







Djumhana, Muhammad. (2008).
Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 27.






[13]







Djumhana, Muhammad. (2006).
Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 110.






[14]







Hanifah, Mardalena.

(2010),

�Tindakan Hukum Secara Meja hijau Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank�.


Normative


, 1

(12)

h. 14.






[15]







Sarapi, Nancy.

(2013),

�Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Gambar Perlindungan Terhadap Nasabah�.


LEX ET SOCIETATIS

, 1 (4): 57-65,

h. 57.






[16]







Fuady, Munir.
Op. Cit.,
h. 87.






[17]







Husein, Yunus. (2003).
Rahasia Bank: Privasi Versus Kurnia Awam.
Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 139.






[18]







Asikin, Zainal. (2015).
Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Syah Grafindo Persada, h. 169.






[19]







Sjahdeni, Sutan Remy. (1993).
Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan nan Setimpal Bakal Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Bankir Indonesia, h. 173.






[20]







Djumhana, Muhammad.
Hukum Perbankan di Indonesia,
Op. Cit.,
h. 278.






[21]







Sjahdeni, Sutan Remy.

(2005),

�Rahasia Bank: Berbagai Keburukan Di Sekitarnya�, Korban Diskusi Mengenai
Legal Issues
Seputar Kontrol Rahasia Bank Indonesia, h. 4.






[22]







Sutedi, Adrian.
Op. Cit.,
h. 73.






[23]







Sidabutar, Rachel Indrasary.

(2006),


Ketentuan Hukum Rahasia Bank Sebagai Suatu Bentuk Perikatan Bidang Perbankan

, Tesis, Jamiah Airlangga, 2006, h. 35.






[24]







Towoliu, Wolly P.

(2013),

�Fungsi Lembaga Perbankan Intern Melindungi Nasabah Melalui Aspek Kerahasiaan Bank�,
Jurnal Syariat Unsrat

, 1 (2): 11-24
, h. 14.






[25]







Djumhana, Muhammad.
Hukum Perbankan di Indonesia,
Op. Cit.,
h. 282.






[26]







Syamsiar, Ratna. (2014).
Hukum Perbankan, Bandar Lampung: Justice Publisher, h. 75.






[27]







Mewah, Marnia.

(2014),

�Pemeliharaan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ketertutupan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank�,


Harian Selat

, 2 (1): 168-181

, h. 169.






[28]








Ibid






[29]







Sitompul, Zulkarnain.

(2004),


�Menjawat Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)�,


Pilars,


7 (2),

h. 2.






[30]







Pasal 1 Angka 1. Republik Indonesia.
Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Moneter, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 111, TLN Nomor 5253.






[31]







Husein, Yunus. (2010).
Rahasia Bank dan Penegakan Syariat,
Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, h. 27.






[32]







Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. (2010).
Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Ilmu cetak-mencetak, h. 488.






[33]







Pasal 53. Republik Indonesia.
Peraturan Pengaruh Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Moneter Nomor: 1/POJK.07/2013, LN Tahun 2013 Nomor 118, TLN Nomor 5431.






[34]







Neate, Francis & Roger McCormick. �Bank Confidentiality�, dalam Sutan Remy Sjahdeini, �Daya Bank: Berbagai Masalah Di Sekitarnya�,
Op. Cit., h. 5.






[35]







Djumhana, Muhammad.
Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia,
Op. Cit.,
h. 273.






[36]







Husein, Yunus.
Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, Op. Cit.,
h. 61.






[37]







Sarapi, Nancy.
Op. Cit., h. 64.

Berikut Yang Tidak Termasuk Prinsip Usaha Perbankan Indonesia Adalah

Source: https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/238/236

Baca :   Sebuah Keranjang Berisi 6 Bola Hitam Dan 4 Bola Putih

Check Also

Dalam Ekosistem Perairan Organisme Yang Berperan Sebagai Produsen Adalah

Dalam Ekosistem Perairan Organisme Yang Berperan Sebagai Produsen Adalah. Home / Biologi / Pertanyaan IPA …