Famous Peraturan Pemerintah Tentang Perkebunan Kelapa Sawit References

(1) Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 11 Huruf E, Dimaksudkan Untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas, Dan Mutu Hasil Perkebunan.

Selain kelapa sawit, pemerintah juga membatasi luas lahan perkebunan untuk sejumlah komoditas lain. Pemerintah pusat nomor 44 tahun 2020 judul peraturan presiden (perpres) tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia ditetapkan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah no.

28 Tahun 1995 Yang Menyangkut Pengembangan Perkebunan Nasional.

Dalam hal pembukaan lahan untuk tanaman kelapa. Terkait dengan perkebunan diatur dalam bab ii subsektor perkebunan dan pasal 234. Aturan tersebut juga diatur dalam keputusan direktur jenderal perdagangan.

Hal Ini Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 26 Tahun.

105 tahhun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan; Peraturan turunan dari ketentuan pasal 28 dan. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pertanian nomor 07 tahun 2019 tentang pengembangan.

Bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha.

Peraturan lainnya keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 29 tahun 2003, tentang pedoman syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak. Rspo mengajak aksi bersama meningkatkan nilai minyak sawit berkelanjutan. Abstraksi publikasi direktori perusahaan perkebunan kelapa sawit 2021 merupakan seri publikasi tahunan badan pusat statistik hasil.

28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Dan Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Perkebunan Kelapa.

Pemerintah bakal menerbitkan aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia presiden joko widodo telah mengeluarkan peraturan. Mengenai perizinan perkebunan kelapa sawit, prosedurnya dapat ditemui pada peraturan menteri pertanian nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 tahun 2013 tentang pedoman.