Tugas Bidang Politik Hukum Dan Keamanan

Tugas Bidang Politik Hukum Dan Keamanan.

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia netral

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Syariat, dan Keamanan

Republik Indonesia
Gambaran umum
Bidang tugas Menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di rataan politik, hukum, dan keamanan
Gabungan organisasi
Nayaka Mahfud MD
Sekretaris Departemen Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, M.Tr.(Han).
Inspektorat Brigjen TNI Ade Wihanto
Deputi
Deputi I Bidkor Poldagri Mayjen TNI Djaka Budhi Terdepan
Deputi II Bidkor Pollugri Rina Prihtyasmiarsi Soemarno
Deputi III Bidkor Kumham Sugeng Purnomo
Deputi IV Bidkor Hanneg Mayjen TNI Hilman Hadi
Deputi V Bidkor Kamtibmas Irjen Pol Armed Wijaya
Deputi VI Bidkor Kesbang Janedjri M. Gaffar
Deputi VII Bidkor Kominfotur Marsda TNI Arif Mustofa
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
• Kementerian Dalam Area
• Kementerian Luar Negeri
• Departemen Baluwarti
• Departemen Hukum dan Hoki Asasi Makhluk
• Departemen Komunikasi dan Informatika
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Perombakan Birokrasi
• Kejaksaan Agung Indonesia
• Legiun Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara Republik Indonesia
LPNK yang dikoordinasikan
• Raga Intelijen Negara
• Badan Siber dan Sandi Negara
• Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Alamat
Kantor pusat Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web www.polkam.go.id

Departemen Pengelola Rataan Kebijakan, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
(Kemko Polhukam RI) adalah kementerian kerumahtanggaan Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan politik, serta sinkronisasi pelaksanaan strategi di satah politik, hukum, dan keamanan. Kemko Polhukam RI dipimpin maka dari itu seorang Nayaka Organisator Bidang Garis haluan, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat maka dari itu Mahfud MD.

Tugas dan kepentingan

[sunting
|
sunting sumber]

Kementerian Koordinator Rataan Kebijakan, Syariat, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan ketatanegaraan di latar ketatanegaraan, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Departemen Organisator Bidang Politik, Syariat, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

  1. rekonsiliasi dan koordinasi formulasi, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Susuk nan tersapu dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  2. pengendalian pelaksanaan politik Kementerian/Lembaga tersapu dengan isu di parasan garis haluan, hukum, dan keamanan;
  3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang garis haluan, hukum, dan keamanan;
  4. pengawalan acara hak istimewa kewarganegaraan dan strategi lain yang sudah diputuskan maka dari itu Presiden dalam Sidang Kabinet;
  5. penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan nan tidak dapat tergarap atau disepakati antar Departemen/Rencana dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
  6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi muatan jawab Kemko Polhukam;
  7. penyerasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh anasir organisasi di mileu Kemko Polhukam;
  8. pengawasan atas pelaksanaan manfaat di lingkungan Kemko Polhukam; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan maka dari itu Kepala negara.

Penyelarasan

[sunting
|
sunting mata air]

Kementerian Koordinator Rataan Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Luar Kawasan
  3. Departemen Kubu
  4. Kementerian Hukum dan Properti Asasi Manusia
  5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  7. Kejaksaan Agung Indonesia
  8. Tentara Nasional Indonesia
  9. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  10. Instansi bukan yang dianggap teradat

Struktur organisasi

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Sekretariat Departemen
    • Biro Perencanaan dan Organisasi
    • Dinas Umum
    • Kantor Hukum, Persidangan, dan Gayutan Kelembagaan
  2. Inspektorat
  3. Deputi
    • Deputi Satah Penyerasian Politik N domestik Negeri
    • Deputi Bidang Rekonsiliasi Politik Luar Daerah
    • Deputi Parasan Pengharmonisan Syariat dan Peruntungan Asasi Manusia
    • Deputi Latar Koordinasi Pertahanan Negara
    • Deputi Permukaan Koordinasi Keamanan Nasional
    • Deputi Bidang Harmonisasi Keekaan Nasion
    • Deputi Permukaan Rekonsiliasi Komunikasi, Amanat, dan Aparatur
  4. Staf Ahli
    • Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
    • Staf Juru Bidang Kesabaran Nasional
    • Staf Ahli Latar Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
    • Staf Ahli Rataan Sendang Daya Hamba allah dan Teknologi
    • Staf Tukang Bidang Sumber Daya Pataka dan Lingkungan Hidup

Tatap pula

[sunting
|
sunting sumber]

  • Daftar Menteri Koordinator Bidang Garis haluan, Syariat, dan Keamanan Indonesia

Pranala asing

[sunting
|
sunting sumber]

  • (Indonesia)
    Situs web resmi Kementerian Koordinator Permukaan Politik, Syariat, dan Keamanan Republik Indonesia



Tugas Bidang Politik Hukum Dan Keamanan

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Koordinator_Bidang_Politik,_Hukum,_dan_Keamanan_Republik_Indonesia

Baca :   Perbedaan Besaran Vektor Dan Besaran Skalar

Check Also

Hukum Lenz Tentang Arah Arus Induksi

Hukum Lenz Tentang Arah Arus Induksi Hukum Lenz – Kembali lagi bersama dosenpintar.com, nah pada …